Jika feedstock menjadi bottleneck, kebijakan dapat diarahkan pada produktivitas dan diversifikasi. Jika utilisasi pabrik menjadi persoalan, fokus dapat diarahkan pada pengoperasian fasilitas yang sudah ada.
Jika harga menjadi masalah, formula HIP dan instrumen fiskal dapat dievaluasi. Jika offtake belum pasti, mekanisme pembelian dapat diperkuat. Sementara jika infrastruktur tertinggal, perluasan blending dapat disesuaikan dengan kesiapan fasilitas.
Intinya, insentif perlu mengikuti titik hambatan utama, bukan diberikan secara merata kepada seluruh mata rantai.
Lima Angka yang Menentukan Kesiapan Bioethanol
Ada lima angka yang perlu dibaca secara bersamaan, tetapi tidak boleh dicampur basis perhitungannya.
36,9 juta kL merupakan konsumsi bensin Indonesia pada 2025.
1,8 juta kL merupakan kebutuhan teoritis ethanol jika seluruh konsumsi bensin nasional menggunakan E5.
220 ribu kL merupakan estimasi kebutuhan ethanol pada tahap implementasi 2026.
70,5 ribu kL merupakan kapasitas dedicated fuel-grade ethanol yang teridentifikasi.
Sekitar 0,6 juta ton merupakan saldo nominal molases berdasarkan pemetaan supply dan kebutuhan domestik.
Kelima angka tersebut berasal dari basis berbeda. Angka 1,8 juta kiloliter merupakan simulasi teoritis E5 nasional, sedangkan 220 ribu kiloliter merupakan estimasi kebutuhan pada tahap implementasi.
Angka 70,5 ribu kiloliter menunjukkan kapasitas FGE, sementara sekitar 0,6 juta ton merupakan saldo nominal hasil pemetaan molases.
Karena itu, kelimanya harus diperlakukan sebagai indikator berbeda dalam satu persoalan yang sama, bukan sebagai satu neraca supply-demand.
Mandatori Bioethanol Harus Dibangun sebagai Kebijakan Supply Chain
Indonesia memiliki alasan kuat untuk mengembangkan bioethanol.
Ketergantungan terhadap impor bensin masih tinggi. Industri gula membutuhkan peningkatan produktivitas. Sektor pertanian membutuhkan pasar baru. Pemerintah juga membutuhkan diversifikasi energi.
Mandatori dapat menjadi instrumen untuk mempertemukan kepentingan tersebut.
