Namun, perkembangan modus kejahatan, mobilitas masyarakat, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat kapasitas pemerintah daerah perlu terus beradaptasi.
Karena itu, kehadiran Buku Panduan TPPO Inklusif Disabilitas berbasis digital dinilai menjadi penguatan dalam implementasi kebijakan di daerah.
“Buku ini melengkapi implementasi regulasi yang telah kami miliki sekaligus memperkaya perspektif pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin inklusif, adaptif, dan mampu menjangkau seluruh kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas,” ungkap Farid.
Kemenko PMK: TPPO Pelanggaran HAM
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa TPPO merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak terhadap harkat, martabat, dan masa depan korban.
Menurut Woro, upaya pencegahan dan penanganan TPPO harus dilakukan secara inklusif agar seluruh korban mendapatkan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi.
“Kehadiran panduan ini menegaskan komitmen kita untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan TPPO mampu menjangkau seluruh masyarakat dan korban tanpa terkecuali, termasuk mereka yang menghadapi kerentanan berlapis, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Woro.
Ketua Yayasan Sakura Indonesia (YASAJA), Suarni Daeng Caya, mengatakan buku panduan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan diharapkan dapat memperkuat pencegahan serta penanganan TPPO secara inklusif.
“Semoga panduan ini dapat menjadi referensi bersama bagi pemerintah daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari TPPO,” ujarnya.
Panduan TPPO Inklusif Disabilitas Tersedia Secara Digital
Buku panduan tersebut disusun melalui kolaborasi dan fasilitasi Pemkab Bogor sejak tahap awal, dengan dukungan program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) bersama Yayasan Sakura Indonesia (YASAJA).
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pencegahan dan penanganan TPPO, panduan tersebut telah tersedia dalam format digital.
Buku Digital Panduan PP-TPPO Inklusif Disabilitas:
Akses Buku Digital Panduan PP-TPPO Inklusif Disabilitas
Selain buku digital, masyarakat juga dapat mengakses video animasi sebagai media edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan serta penanganan TPPO yang lebih mudah dipahami.
Video Animasi Buku Panduan PP-TPPOID:
Akses Video Animasi PP-TPPOID
Kehadiran panduan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas, serta masyarakat dalam memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO yang inklusif.
Pemkab Bogor juga berharap kolaborasi yang terbangun selama proses penyusunan panduan dapat berkembang menjadi gerakan bersama di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan masyarakat dari ancaman TPPO dapat dilakukan secara semakin efektif, adaptif, dan inklusif.
