Namun, pada periode 2024 hingga 2025 terjadi perluasan kompetensi yang cukup menarik.
Polri secara khusus merekrut lulusan pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat untuk mendukung agenda ketahanan pangan dan gizi nasional.
Sebanyak 593 Bintara Kompetensi Khusus dengan latar belakang bidang tersebut menyelesaikan pendidikan pada Juni 2025, terdiri atas 434 polisi laki-laki dan 159 polisi wanita.
Kebijakan tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dalam pembangunan SDM.
Institusi tidak hanya merekrut calon anggota untuk kemudian membangun seluruh kompetensi dari awal, tetapi juga membawa keahlian yang telah dimiliki masyarakat masuk ke dalam organisasi.
Jika dikembangkan secara konsisten berdasarkan kebutuhan tugas, pola tersebut dapat menjadi fondasi competency-based policing.
Kebutuhan terhadap ahli teknologi, keuangan, siber, lingkungan, kesehatan, bahasa, dan disiplin lainnya dapat dijawab melalui perekrutan talenta yang telah memiliki basis keilmuan.
Ketahanan Pangan dan Adaptasi Kapasitas Organisasi
Pada saat yang sama, Jenderal Listyo Sigit juga menggerakkan struktur Polri melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan yang diluncurkan secara nasional pada 20 November 2024.
Pelaksanaannya melibatkan jaringan kewilayahan Polri sebagai bentuk dukungan terhadap agenda ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Namun, tidak semua kebijakan memiliki bobot warisan kelembagaan yang sama.
Gugus tugas ketahanan pangan sangat berkaitan dengan prioritas pemerintahan pada suatu periode. Demikian pula pengembangan Bakomsus bidang pangan yang lahir untuk menjawab kebutuhan strategis tertentu.
Sementara itu, kebijakan seperti rekrutmen penyandang disabilitas, penguatan PAMAPTA, pendekatan preventif melalui Virtual Police, dan regulasi kesehatan mental memiliki potensi daya hidup yang lebih panjang.
Sebab, perubahan tersebut menyentuh langsung mekanisme internal organisasi.
Lebih dari Sekadar Program
Di sinilah perbedaan antara program dan terobosan institusional menjadi penting.
Program dapat berhenti ketika anggaran berakhir, target telah tercapai, pimpinan berganti, atau prioritas nasional berubah.
