Uji coba tersebut menjadi bagian dari evaluasi BGN terhadap model layanan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan kondisi di lapangan.
Perluas MBG ke Wilayah 3T
BGN turut memperluas pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Tysa menyebut BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan gizi tersebut. Rinciannya, 480 SPPG berada di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Perluasan ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pemenuhan gizi. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan distribusi, ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, dan pengawasan yang menyesuaikan karakteristik setiap wilayah.
BGN juga mengembangkan ekosistem rantai pasok lokal melalui integrasi digital. Upaya ini diharapkan membuat proses penyediaan bahan pangan berjalan lebih cepat dan efisien sekaligus mendukung keterlibatan pemasok lokal yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
Patriot Gizi Perkuat Edukasi dan Pendataan
Penguatan sumber daya manusia di daerah menjadi bagian lain dari transformasi MBG 2.0. Melalui program Patriot Gizi, tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) dibina untuk mendukung pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Peran tersebut meliputi edukasi keamanan pangan, penggerakan pelaksanaan program, serta pendataan dampak program di tengah masyarakat.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.
Integrasi rantai pasok lokal diharapkan memperkuat keterkaitan pelaksanaan MBG dengan potensi ekonomi daerah. Keterlibatan pemasok lokal juga berpeluang membuka pasar bagi pelaku usaha setempat selama memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kebutuhan layanan.
Standar dan Pengawasan Jadi Prioritas
Tysa menegaskan bahwa perluasan MBG harus diiringi peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan. Transformasi MBG 2.0 diarahkan agar program tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memenuhi standar pelaksanaan yang lebih baik.
“Hari ini, kita melanjutkannya dengan ketertiban dan tanggung jawab. MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar, tapi program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” pungkas Tysa.
Penguatan keamanan pangan, sinkronisasi data, inovasi penyajian, perluasan layanan ke wilayah 3T, serta pembinaan tenaga pelaksana menjadi bagian dari pembenahan program MBG.
Konsistensi penerapan standar, efektivitas pengawasan, dan ketepatan penyaluran menjadi aspek penting untuk memastikan program pemenuhan gizi tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi penerima sasaran.
