JAKARTA, MAHATVA.ID – Pemerintah dan DPR RI menyepakati target penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta orang. Bersamaan dengan itu, proporsi pekerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan dan RAPBN 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas serta memperluas kesempatan kerja. Dalam pembahasan RAPBN 2027, target lapangan kerja formal 40,81 persen ditempatkan bersamaan dengan sasaran penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, peningkatan jumlah lapangan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan.
“Proporsi lapangan kerja formal 40,81 persen, penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 2,57 sampai 3,49 juta orang,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Tak Sekadar Menurunkan Pengangguran
Menurut Said, besarnya belanja negara harus mampu memberikan dampak lebih luas terhadap penciptaan pekerjaan berkualitas. Karena itu, sekadar menurunkan angka pengangguran dinilai tidak lagi cukup.
Serapan tenaga kerja, kata dia, perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan, termasuk akses terhadap jaminan sosial, jaminan hari tua, serta perlindungan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan.
“Itulah sebabnya kami menyepakati agar proporsi lapangan kerja formal semakin membesar dan secara gradual menggeser proporsi tenaga kerja informal,” ujar Said.
Data yang disampaikan dalam pembahasan Banggar menunjukkan pekerja formal masih menghadapi tekanan. Pada kuartal I 2026, proporsi pekerja formal tercatat 40,58 persen, sedangkan pekerja informal mencapai 59,42 persen.
Karena itu, peningkatan proporsi pekerjaan formal menjadi salah satu sasaran dalam kebijakan ketenagakerjaan 2027.
APBN Didorong Ciptakan Lapangan Kerja
Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja formal. Ia mengatakan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas perekonomian nasional.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027, investasi perlu diperkuat. Kementerian Keuangan juga menempatkan APBN sebagai instrumen yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi turut mendorong investasi dan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu indikator penting agar pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap masyarakat.
Ekspor Jadi Perhatian di Tengah Ketidakpastian Global
Selain lapangan kerja, Suahasil menyoroti perlunya mendorong kinerja ekspor nasional di tengah volatilitas ekonomi global.
Menurutnya, ketahanan ekonomi domestik menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tercatat 5,45 persen, yang oleh pemerintah dipandang sebagai salah satu indikator masih berjalannya aktivitas ekonomi domestik.
