“Kalau debit airnya dikurangi, industri dapat airnya dari mana. Sementara, perusahaan harus tetap berjalan. Kalau jumlah airnya dikurangi dalam jumlah yang sangat signifikan, perusahaannya tidak bisa sustain,” ujar Pieter.
Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya dapat menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan dan mengembangkan industri serta membuka lapangan pekerjaan.
“Jadi kami mengingatkan kepada instansi pemerintahan untuk membantu solusi untuk industri dan jangan hanya dibebani terus,” katanya.
Sebelumnya, Apindo Kabupaten Bogor telah dua kali menyampaikan surat kepada Bupati Bogor terkait kebijakan kenaikan Nilai Perolehan Air (NPA)/Pajak atau Retribusi Air Tanah.
Melalui surat tersebut, Apindo menyampaikan aspirasi dan keberatan dunia usaha sekaligus meminta adanya keringanan, penyesuaian tarif maupun stimulus secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi serta beban operasional perusahaan.
Surat terakhir disampaikan kepada Bupati Bogor pada 17 April 2026. Surat tersebut secara khusus memuat keberatan dan permohonan kebijakan terkait Pajak/Retribusi Air Tanah.
Namun, menurut Apindo, hingga saat ini pihaknya belum menerima respons maupun tindak lanjut atas surat tersebut.
Apindo juga menyoroti skema insentif fiskal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Insentif berupa pengurangan sebesar 50 persen diberikan pada Januari hingga Maret 2026. Besaran pengurangan kemudian menjadi 40 persen pada April-Juni, 30 persen pada Juli-September, dan menjadi 20 persen pada Oktober-November 2026.
Apindo berharap kebijakan tersebut dapat dikaji kembali dan diterapkan secara bertahap agar industri memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perencanaan operasional dan keuangan perusahaan.
Apindo mengusulkan skema insentif fiskal sebesar 50 persen pada 2026, 40 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, 20 persen pada 2029, dan 10 persen pada 2030.
Apindo Kabupaten Bogor berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera menindaklanjuti aspirasi dunia usaha dan memberikan kejelasan serta solusi atas persoalan PAT.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bogor.
