• Sabtu, 10 Oktober 2026

‎BLOK MASELA BUKAN CEK KOSONG: Pemda KKT Dituntut Mengunci Celah yang Bisa Menyingkirkan Anak Daerah ‎

Photo Author
Redaksi Mahatva, Mahatva.id
- Sabtu, 12 September 2026 | 19:42 WIB
‎BLOK MASELA BUKAN CEK KOSONG: Pemda KKT Dituntut Mengunci Celah yang Bisa Menyingkirkan Anak Daerah  ‎
‎BLOK MASELA BUKAN CEK KOSONG: Pemda KKT Dituntut Mengunci Celah yang Bisa Menyingkirkan Anak Daerah ‎

‎‎DPRD KKT juga dituntut menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara serius. Jangan sampai regulasi daerah tertinggal jauh di belakang laju investasi, sementara masyarakat baru bersuara setelah peluang ekonomi mereka terlanjur dikuasai pihak lain.

‎Jangan menunggu anak daerah tersisih baru pemerintah sibuk menyusun aturan.

‎‎CELAH REGULASI ADALAH RISIKO YANG HARUS DIKUNCI

‎Sorotan publik ini bukan tuduhan bahwa seluruh pelaku usaha dari luar pasti bermasalah. Namun, setiap investasi berskala besar membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mencegah potensi konflik kepentingan, monopoli akses, praktik percaloan, maupun dominasi jaringan informal.

‎‎Korporasi yang sehat tidak perlu takut terhadap regulasi yang transparan. Investor yang benar-benar berkomitmen terhadap pembangunan daerah justru seharusnya mendukung keterbukaan, kepastian hukum, dan keterlibatan masyarakat lokal.

‎‎Karena itu, Pemda KKT perlu memastikan bahwa setiap aktivitas investasi dan proyek pendukung Blok Masela memiliki standar yang jelas mengenai:

‎‎keterlibatan tenaga kerja lokal;

‎Peluang bagi pengusaha dan kontraktor daerah, ‎transparansi kemitraan dan pengadaan, perlindungan hak masyarakat, ‎pencegahan konflik kepentingan, ‎serta mekanisme pengaduan publik yang aman dan dapat ditindaklanjuti.

‎‎Tanpa itu, slogan pemerataan ekonomi hanya akan menjadi hiasan dalam dokumen perencanaan.

‎‎KRITIK PUBLIK JANGAN DIBUNGKAM

‎‎Narasumber juga mengingatkan agar masyarakat tidak dibuat takut untuk menyampaikan kritik. Pengawasan publik merupakan bagian penting dari pembangunan yang sehat.

‎Pemerintah tidak boleh membiarkan munculnya situasi ketika warga yang mempertanyakan kebijakan justru dianggap sebagai penghambat investasi. Kritik terhadap tata kelola bukan anti-pembangunan. Sebaliknya, kritik adalah alarm agar pembangunan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

‎Ruang demokrasi harus tetap terbuka. Masyarakat Tanimbar berhak mengetahui siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana peluang ekonomi dibagikan, serta sejauh mana kepentingan anak daerah benar-benar ditempatkan sebagai prioritas.

‎‎BLOK MASELA HARUS MENJADI BERKAH, BUKAN AWAL KETIMPANGAN

‎‎Kepulauan Tanimbar sedang menghadapi momentum sejarah. Blok Masela dapat menjadi pintu masuk transformasi ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas daerah.

‎‎Namun, semua itu hanya akan terjadi apabila pemerintah memiliki keberanian politik untuk memastikan investasi berjalan dalam koridor keadilan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Redaksi Mahatva

Terkini

X