‎BLOK MASELA BUKAN CEK KOSONG: Pemda KKT Dituntut Mengunci Celah yang Bisa Menyingkirkan Anak Daerah ‎

‎MAHATVA.ID -Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela tidak boleh diperlakukan sebagai cek kosong bagi siapa pun yang ingin menguasai ruang ekonomi, akses pekerjaan, maupun peluang usaha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

‎‎Di tengah besarnya nilai strategis dan investasi yang mengiringi proyek tersebut, Pemerintah Daerah KKT dituntut tidak sekadar menjadi penonton administratif.

‎Pemda harus berdiri sebagai benteng utama yang memastikan kehadiran investasi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan justru membuka jalan bagi peminggiran anak daerah di tanah leluhurnya sendiri.

‎‎Peringatan ini disampaikan seorang tokoh masyarakat Tanimbar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan. Ia menegaskan, sikap kritis tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan alarm keras agar Pemda KKT tidak terlambat membaca potensi persoalan yang dapat muncul ketika arus modal besar mulai memasuki wilayah Tanimbar.

‎‎“Kita bisa diam, tetapi siapa yang menjamin orang-orang yang nanti akan tertindas dan terlibas?”

‎Pertanyaan itu menjadi inti kegelisahan publik: siapa yang akan memastikan masyarakat Tanimbar tidak kehilangan akses terhadap peluang ekonomi ketika proyek berskala nasional dan internasional mulai bergerak?

‎‎JANGAN SAMPAI MODAL DATANG, ANAK DAERAH TERPINGGIRKAN

‎Menurut narasumber, pembangunan Blok Masela harus dikawal sejak awal melalui regulasi yang tegas, transparansi, serta mekanisme perlindungan masyarakat lokal. Tanpa fondasi tata kelola yang kuat, peluang ekonomi berpotensi terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki modal, jaringan, dan akses lebih besar.

‎‎Risikonya bukan semata persoalan tenaga kerja. Ancaman yang perlu diantisipasi juga mencakup penguasaan rantai pasok, kontrak jasa, distribusi proyek pendukung, akses lahan, kemitraan usaha, hingga kesempatan bagi pelaku UMKM dan pengusaha lokal.

‎‎Jika seluruh ruang tersebut tidak diatur secara adil, masyarakat Tanimbar berpotensi hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam dan aktivitas ekonomi di wilayahnya berkembang pesat.

‎‎Investasi boleh datang dari mana saja. Namun, hak masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat tidak boleh disingkirkan oleh kekuatan modal.

‎‎PEMDA KKT TAK BOLEH HANYA MENJADI PENYAKSI

‎‎Pemerintah Daerah KKT kini berada dalam posisi yang menentukan. Sebagai pengayom masyarakat di bumi Duan Lolat, Pemda harus mampu membuktikan bahwa pembangunan nasional tidak berjalan dengan mengorbankan kepentingan rakyat daerah.

‎‎Pemda tidak cukup hanya menyambut investasi dengan seremoni, menghadiri rapat, atau menyampaikan komitmen normatif. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret, instrumen pengawasan yang kuat, serta keberanian menutup celah yang memungkinkan praktik tidak transparan dan penguasaan ekonomi secara eksklusif.