Menurut Arief, mengaitkan kondisi organisasi dengan latar belakang HMI seseorang justru berpotensi membangun polarisasi baru.
Apalagi, HMI dan PMII memiliki sejarah panjang dalam melahirkan kader-kader yang kemudian berkiprah di berbagai bidang kehidupan bangsa.
“Kalau ada persoalan di NU, mari kita bicara persoalannya. Jangan menyeret identitas organisasi mahasiswa untuk menjadi kambing hitam,” tegas Arief.
Ia juga mengingatkan bahwa NU memiliki basis sosial dan kultural yang sangat luas. NU tidak hanya hidup di ruang politik, tetapi berakar kuat di pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, masyarakat desa, hingga berbagai institusi sosial.
Karena itu, menurutnya, siapa pun yang berbicara mengenai masa depan NU harus menempatkan kepentingan warga NU dan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan politik praktis.
“Jangan jadikan NU sebagai properti politik,” ujarnya.
Menurut Arief, istilah “NU terpuruk” juga perlu dijelaskan secara objektif. Jika sebuah organisasi disebut terpuruk, maka harus terdapat indikator yang jelas untuk mendukung penilaian tersebut.
Menurutnya, evaluasi dapat dilakukan terhadap tata kelola organisasi, kinerja kelembagaan, konflik internal, pengelolaan aset, kaderisasi, pendidikan, ekonomi warga, hingga pengaruh NU dalam kehidupan kebangsaan.
“Kalau mau melakukan evaluasi, mari ukur dengan data dan indikator yang jelas. Jangan karena tidak suka kepada seseorang lalu seluruh organisasi dikatakan terpuruk,” kata Arief.
Ia menilai momentum Muktamar NU seharusnya digunakan untuk melakukan evaluasi secara objektif dan bermartabat, bukan menjadi arena saling menyalahkan antara kelompok yang memiliki latar belakang organisasi kemahasiswaan berbeda.
Arief menilai rivalitas narasi antara HMI dan PMII tidak seharusnya dibawa terlalu jauh, terlebih untuk kepentingan politik.
Menurutnya, kedua organisasi tersebut memiliki kontribusi masing-masing dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Ia juga pernah menanggapi polemik pernyataan Cak Imin yang menyinggung HMI dan PMII pada 2025. Saat itu, Arief menilai pernyataan yang mempertentangkan kedua organisasi tersebut sebagai pandangan yang ahistoris dan simplistik.
Menurutnya, perbedaan tradisi kaderisasi seharusnya tidak berubah menjadi pertentangan identitas.
“Yang harus dibangun adalah kolaborasi antarkader bangsa, bukan mempertentangkan HMI dengan PMII,” katanya.
