JAKARTA, MAHATVA.ID — Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) terpuruk karena dipimpin alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuai sorotan.
Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menyeret organisasi keagamaan ke dalam pertarungan identitas antarkelompok aktivis dan kepentingan politik, terutama di tengah menghangatnya dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2013–2015, M. Arief Rosyid Hasan, turut menanggapi pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa NU bukan milik Cak Imin, bukan milik HMI, bukan pula milik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) maupun kelompok politik tertentu.
“NU bukan milik Muhaimin Iskandar,” tegas Arief.
Menurut Arief, NU merupakan organisasi keagamaan dengan sejarah panjang yang telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebangsaan Indonesia.
Arief menilai perbedaan latar belakang organisasi kemahasiswaan seseorang tidak semestinya dijadikan ukuran tunggal untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah organisasi sebesar NU.
Menurutnya, jika terdapat persoalan di dalam tubuh NU, evaluasi seharusnya diarahkan pada kebijakan, tata kelola, kepemimpinan, program, kaderisasi, serta persoalan substantif lainnya.
“Jangan sampai persoalan sebesar NU direduksi menjadi sekadar persoalan siapa alumni HMI dan siapa kader PMII,” kata Arief.
Sebelumnya, Cak Imin dalam acara bedah buku Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik, dan Kemasyarakatan di Jombang, Jumat (28/8/2026), menyebut NU mengalami keterpurukan dalam lima tahun terakhir.
“Yang jelas terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI, kira-kira gitulah,” kata Cak Imin dalam forum tersebut.
Cak Imin juga mengatakan kondisi NU perlu diakui secara jujur sebagai bagian dari upaya melakukan perbaikan. Ia bahkan menyebut penyelamatan NU dari keterpurukan lima tahun terakhir sebagai salah satu tema besar yang perlu dibicarakan.
Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan latar belakang organisasi kemahasiswaan orang-orang yang berada dalam kepemimpinan NU.
Arief menilai cara pandang tersebut terlalu menyederhanakan persoalan organisasi. Menurutnya, kritik terhadap NU merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembenahan.
Namun, kritik tersebut harus diarahkan pada persoalan yang konkret serta disertai tawaran solusi.
