Masalah serupa muncul pada indikator transportasi. Di daerah dengan jaringan transportasi terbatas, sepeda motor dan perahu bukan semata aset konsumtif, melainkan instrumen mobilitas untuk menjangkau kebun, kampung lain, fasilitas kesehatan, hingga pasar.
Kondisi geografis kepulauan juga membuat biaya energi dan transportasi menjadi persoalan tersendiri. Harga bensin eceran di sejumlah wilayah terpencil disebut dapat mencapai sekitar Rp30.000 per botol, sehingga perjalanan untuk membeli kebutuhan pokok atau membawa hasil kebun secara otomatis meningkatkan pengeluaran rumah tangga.
Di titik inilah persoalan metodologi menjadi krusial. Pengeluaran yang membesar karena mahalnya logistik tidak selalu berarti daya beli masyarakat meningkat.
Desil Naik, Jaring Pengaman Sosial Terlepas
Perubahan status kesejahteraan dalam basis data terpadu memiliki konsekuensi langsung bagi keluarga yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial. Ketika status desil berubah, seorang warga dapat kehilangan akses terhadap program yang selama ini menjadi penyangga kebutuhan dasarnya.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di tingkat desa. Warga yang tidak memahami mekanisme penghitungan kesejahteraan cenderung melihat perubahan status penerima bantuan sebagai keputusan langsung pemerintah desa atau Dinas Sosial.
Sumber tersebut memperingatkan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik sosial.
“Warga desa tidak mengerti rumitnya instrumen Regsosek atau algoritma desil BPS. Yang mereka tahu, kemarin mereka miskin dan dibantu, hari ini mereka tetap lapar namun negara tiba-tiba berpaling hanya karena mereka punya motor tua untuk mencari makan.”ungkapnya.
Karena itu, menurut dia, pemutakhiran data tidak cukup hanya mengandalkan pemodelan statistik. Verifikasi faktual terhadap kondisi rumah tangga harus menjadi bagian penting untuk memastikan data benar-benar menggambarkan kehidupan warga.
Negara Harus Menguji Kembali Angkanya
Kritik utama terhadap pendataan kesejahteraan di wilayah kepulauan bukan pada penggunaan data statistik, melainkan pada kemungkinan adanya kesenjangan antara indikator statistik dan realitas lapangan.
Konteks biaya hidup, akses transportasi, harga energi, pola produksi subsisten, serta fungsi aset sebagai alat bertahan hidup perlu diperhitungkan secara lebih cermat dalam membaca kemiskinan di daerah kepulauan.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme sanggah yang mudah diakses masyarakat. Warga yang kehilangan bantuan harus mengetahui alasan perubahan status, indikator yang digunakan, serta jalur untuk mengajukan koreksi apabila data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Musyawarah desa dapat diperkuat sebagai ruang verifikasi sosial terhadap data penerima bantuan. Namun, proses tersebut tetap harus dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar koreksi data tidak berubah menjadi ruang intervensi kepentingan.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana perubahan desil ditentukan. Transparansi menjadi penting karena satu perubahan angka dapat berujung pada perubahan nyata dalam kehidupan sebuah keluarga.
