MAHATVA.ID -Ketika data kesejahteraan menghapus warga miskin dari daftar penerima bantuan, persoalannya bukan lagi sekadar angka.
Di Kepulauan Tanimbar, standar statistik yang tidak sepenuhnya menangkap mahalnya biaya hidup, keterisolasian geografis, dan pola ekonomi subsisten berisiko membuat warga rentan kehilangan hak atas perlindungan sosial, Senin (24/8/2026)
Salah satu gambaran persoalan itu muncul pada kasus seorang janda tua penenun di pelosok Tanimbar yang sebelumnya menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Setelah pemutakhiran data kesejahteraan, status desilnya berubah sehingga ia tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan.
Di atas kertas, sejumlah indikator dapat terlihat sebagai tanda kesejahteraan. Rumah menggunakan listrik 900 Volt Ampere (VA), terdapat sepeda motor tua, sementara anak yang bekerja serabutan sesekali mengirim uang sekitar Rp15.000 per hari.
Namun, indikator tersebut belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi riil keluarga di wilayah kepulauan. Listrik 900 VA, misalnya, tidak otomatis berarti kemampuan membeli listrik tinggi, sementara sepeda motor atau perahu ketinting bagi masyarakat terpencil justru dapat menjadi sarana utama untuk bekerja, mencari pangan, berobat, dan mengakses pasar.
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika ukuran pengeluaran digunakan untuk membaca tingkat kesejahteraan tanpa memperhitungkan struktur harga daerah kepulauan.
Pengeluaran harian yang lebih tinggi dapat terjadi karena warga membayar mahal untuk kebutuhan dasar akibat biaya transportasi dan distribusi antarpulau.
Ketika Biaya Bertahan Hidup Dibaca sebagai Kemakmuran
Kritik terhadap sistem pendataan bukan berarti menolak statistik sebagai instrumen negara. Masalahnya terletak pada pertanyaan apakah indikator yang digunakan mampu membaca kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan karakter geografis yang sangat berbeda.
Salah satu Nara sumber yang mengerti kebijakan publik dan ekonomi yang enggan disebut namanya, menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari konteks wilayah kepulauan.
“Ini bentuk kegagalan sistemik membaca konteks geografis.”
Menurut Dia, kepemilikan lahan di Tanimbar tidak otomatis menunjukkan adanya pendapatan ekonomi yang besar. Sebagian warga memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, bukan sebagai sumber komoditas komersial dengan pasar yang luas.
“Di Tanimbar, seorang warga menanam kasbi hanya agar dapur tetap ngebul. Mau dijual ke mana jika satu kampung menanam hal yang sama? Tetapi tanah dan hasil konsumsi itu bisa terbaca sebagai aset produktif.”
