Pemerintah dapat menunjukkan indikator seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, produksi pangan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, masyarakat menilai kondisi ekonomi berdasarkan hal-hal yang mereka rasakan langsung, seperti harga pangan, pendapatan, pekerjaan, biaya pendidikan, transportasi dan daya beli.
“Angka makro tetap penting, tetapi komunikasi pemerintah perlu menghubungkannya dengan perubahan yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan harus diterjemahkan ke pekerjaan dan pendapatan. Investasi perlu dijelaskan melalui lokasi, tenaga kerja, dan rantai pasok. Hilirisasi perlu menunjukkan nilai tambah dan siapa yang memperoleh manfaat,” katanya.
Menurutnya, hubungan antara data dan pengalaman tersebut menjadi penting untuk memperkecil perception gap, yaitu jarak antara indikator kinerja pemerintah dengan indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kehidupannya.
“Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan seberapa sering pemerintah menjadi topik pembicaraan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memahami hubungan antara kebijakan pemerintah dan perubahan yang mereka alami,” ujar Sirod.
Pada akhirnya, Sirod menilai tantangan komunikasi pemerintahan Prabowo bukan sekadar meningkatkan volume informasi.
Tantangan utamanya adalah mengelola perhatian publik sekaligus membangun makna dari berbagai program pemerintah.
“Pemerintah memiliki banyak program, data, dan capaian. Pekerjaan komunikasinya adalah mengubah kompleksitas itu menjadi struktur makna yang mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan,” pungkas Sirod.
