JAKARTA, MAHATVA.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan komunikasi publik yang berbeda dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Persoalannya bukan lagi kekurangan informasi, melainkan semakin padatnya ruang perhatian publik.
Berbagai program pemerintah terus berkembang, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, industrialisasi, reformasi BUMN hingga penguatan pertahanan.
Di sisi lain, masyarakat kini menerima informasi melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, influencer, komunitas hingga pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Pemerintah sekarang memiliki kapasitas produksi informasi yang besar, tetapi bandwidth perhatian publik tetap terbatas. Tantangannya adalah bagaimana informasi yang penting dapat dilihat, dipahami, diingat, dan dipercaya,” kata Muhammad Sirod, Sabtu (15/8/2026), di Jakarta.
Menurut Sirod, persoalan komunikasi pemerintahan saat ini telah bergeser dari information supply menuju attention allocation.
Artinya, pemerintah memang mampu menyediakan data dan penjelasan secara lengkap. Namun, informasi tersebut harus berkompetisi dengan berbagai pesan lain untuk mendapatkan perhatian masyarakat.
Publik Melihat Pemerintah sebagai Satu Kesatuan
Sirod menjelaskan, masyarakat tidak menerima pemerintahan dalam bentuk struktur kementerian dan lembaga. Publik justru menerima potongan-potongan informasi dari berbagai sumber.
“Publik tidak menerima pemerintahan dalam bentuk struktur kementerian. Publik menerima potongan-potongan informasi. Satu layar bisa menampilkan kebijakan pemerintah, berita harga pangan, kritik politik, video pejabat, komentar influencer, dan pengalaman pribadi masyarakat,” ujarnya.
Sirod yang pernah menjadi Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional bidang Media pada Oktober 2025 hingga Juni 2026 menilai fragmentasi informasi tersebut membuat pemerintah perlu mengubah cara menyusun pesan.
Setiap kementerian dan lembaga dapat memiliki program serta data yang valid. Namun, masyarakat tetap melihat seluruh kebijakan tersebut sebagai bagian dari satu pemerintahan.
“Di sini muncul jarak antara arsitektur pemerintahan dan arsitektur persepsi. Birokrasi bekerja secara sektoral, sedangkan publik menilai dampaknya secara keseluruhan,” katanya.
MBG Jadi Contoh Tantangan Komunikasi
Sirod mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program yang memiliki dimensi komunikasi sangat kompleks.
Pemerintah dapat menjelaskan MBG dari berbagai perspektif, mulai dari gizi, kesehatan anak, pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, jumlah penerima manfaat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), rantai pasok, anggaran hingga target cakupan.
Namun, perhatian masyarakat dan media dapat lebih banyak tertuju pada peristiwa tertentu, seperti kualitas makanan, distribusi, keberhasilan pelaksanaan di daerah maupun persoalan yang terjadi di lapangan.
