“Pemerintah melihat program. Media melihat peristiwa. Masyarakat mengalami dampaknya. Ketiganya perlu dipertemukan agar persepsi publik tidak bergerak terlalu jauh dari tujuan kebijakan,” ujar Sirod.
SBY, Jokowi dan Prabowo Hadapi Karakter Komunikasi Berbeda
Praktisi social media strategist tersebut juga membandingkan karakter komunikasi pemerintahan SBY, Jokowi dan Prabowo.
Menurutnya, SBY memiliki kekuatan pada penjelasan, sementara Jokowi efektif memanfaatkan pengalaman visual melalui aktivitas lapangan. Adapun Prabowo menghadapi kebutuhan untuk menghubungkan berbagai program pemerintah ke dalam satu arsitektur cerita.
“Pada era SBY, pesan politik cenderung elaboratif dan formal. Pada era Jokowi, aktivitas lapangan seperti blusukan dapat mengompresi pesan yang kompleks menjadi foto, video, dan pengalaman visual. Prabowo menghadapi persoalan yang berbeda karena jumlah agenda pemerintah jauh lebih besar dan ekosistem medianya semakin terfragmentasi,” katanya.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya memperbanyak konten maupun siaran pers.
Produksi informasi harus diikuti dengan prioritas narasi sehingga masyarakat dapat mengenali pesan utama pemerintahan.
“Kalau setiap program dikomunikasikan sebagai pesan yang berdiri sendiri, publik akan menerima daftar program. Pemerintah perlu menyediakan payung narasi yang menjelaskan hubungan antarkebijakan,” ujarnya.
Dari Daftar Program Menjadi Satu Narasi Besar
Sirod menilai berbagai agenda pemerintah seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan sumber daya manusia, pertahanan dan reformasi ekonomi dapat ditempatkan dalam satu gagasan besar mengenai peningkatan kemandirian dan kapasitas Indonesia.
“Daftar program menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah. Narasi menjelaskan untuk apa semua itu dikerjakan,” kata Sirod.
Menurutnya, narasi besar tersebut penting agar masyarakat tidak melihat berbagai program sebagai kebijakan yang terpisah-pisah.
Dengan adanya payung narasi, publik dapat memahami hubungan antara satu program dengan program lainnya serta tujuan besar yang hendak dicapai pemerintah.
Pemerintah Perlu Bangun Distributed Narrative
Selain official narrative, pemerintah juga membutuhkan apa yang disebut Sirod sebagai distributed narrative, yakni narasi yang dapat dipahami dan disampaikan kembali oleh berbagai pihak melalui jaringan mereka tanpa kehilangan substansi kebijakan.
“Pemerintah dapat mengendalikan kanal resminya, tetapi tidak dapat mengendalikan seluruh interpretasi publik. Karena itu, narasi harus cukup sederhana untuk dipahami dan cukup kuat untuk dijelaskan kembali oleh masyarakat,” ujarnya.
Konsep tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan media sosial yang membuat masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi distributor dan pembentuk opini.
Perlu Jembatani Data Makro dan Pengalaman Mikro
Sirod juga menyoroti adanya jarak antara data makro pemerintah dengan pengalaman mikro masyarakat.
