BOGOR, MAHATVA.ID — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten Bogor mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) yang dinilai membebani sektor industri.
Wakil Ketua Bidang Industri Apindo Jawa Barat, Pieter Wijaya, menyambut positif ajakan Bupati Bogor Rudy Susmanto kepada kalangan pengusaha untuk mengevaluasi kenaikan PAT apabila kebijakan tersebut dirasakan memberatkan dunia usaha.
Menurut Pieter, lonjakan tarif PAT yang disebut mencapai 300 persen di Kabupaten Bogor menjadi beban tambahan bagi industri yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan usaha.
Ia menyebut kondisi industri masih menghadapi tantangan, mulai dari daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, tingginya biaya input, persaingan dengan produk impor, hingga biaya energi dan logistik yang masih tinggi.
Ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor juga membuat perusahaan sensitif terhadap perubahan nilai tukar serta gangguan rantai pasok.
“Karena itu, kami akan segera menyurati Bupati Bogor untuk membuktikan ucapannya yang mau berdiskusi dengan pengusaha atas keberatan yang dirasakan saat ini. Kita akan terus pantau terkait pernyataan Bupati Bogor apakah akan ditindaklanjuti atau hanya sekadar ucapan saja,” ujar Pieter.
Selain meminta evaluasi tarif, Apindo Jabar juga akan mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan Pajak Air Tanah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pieter mengatakan, dasar perhitungan kenaikan tersebut perlu dijelaskan secara transparan, termasuk apakah telah didukung kajian akademis yang memadai.
“Kita akan mempertanyakan pedoman perhitungan PAT yang mereka lakukan,” katanya.
Menurut Pieter, kebijakan kenaikan tarif yang cukup signifikan perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan kondisi industri. Apindo, kata dia, ingin mengetahui dasar serta mekanisme perhitungan yang digunakan pemerintah daerah dalam menentukan besaran kenaikan tersebut.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Apindo Jabar adalah pengurangan izin pengambilan air tanah dan air permukaan bagi sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Bogor.
Pieter menilai air merupakan kebutuhan esensial bagi keberlangsungan sejumlah sektor industri. Karena itu, menurutnya, kebijakan pengurangan izin perlu dibarengi solusi alternatif bagi perusahaan.
“Padahal, air itu sangat esensial buat berjalannya sebuah industri. Jadi, jangan hanya retribusinya saja yang dinaikkan tapi izin pengambilan airnya dikurangi tanpa adanya solusi alternatif dari Pemerintah,” ucapnya.
Ia menilai pembatasan debit air tanpa alternatif sumber air dapat memengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan.