Jakarta,MAHATVA.ID -Percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela kini diarahkan pada satu tahapan krusial: memastikan hak masyarakat terdampak di area 662 hektare diselesaikan secara tepat dan terukur.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, penyelesaian hak masyarakat secara adil, tepat sasaran, dan tepat waktu menjadi bagian penting agar pembangunan proyek strategis tersebut dapat berjalan tanpa kendala di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Hendrik saat menghadiri rapat Percepatan Pelaksanaan Operasional Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela yang dipimpin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Ruang Rapat Simuk, Gedung Heritage Lantai 2, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Dalam rapat tersebut, salah satu agenda yang ditekankan adalah mempercepat pekerjaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), terutama untuk proses appraisal dan verifikasi data terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi dari total area 662 hektare.
Hendrik mengatakan, ketepatan data menjadi dasar penting sebelum pemerintah menetapkan besaran ganti untung lahan dan tanaman.
“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman akan segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober. Dengan begitu, usai groundbreaking, pembangunan fisik proyek Blok Masela bisa langsung dikerjakan tanpa ada lagi kendala di lapangan.”
Target tersebut menempatkan proses appraisal dan verifikasi sebagai tahapan penting dalam mengejar penyelesaian hak masyarakat terdampak.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, percepatan proyek tidak hanya berkaitan dengan dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana hak warga yang terdampak dapat dipastikan melalui data yang benar dan proses yang transparan.
“Kita ingin pembangunan ini berjalan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik. Data harus benar, proses harus transparan, dan masyarakat harus memperoleh haknya secara tepat,” ujar Hendrik.
Koordinasi Lintas Lembaga
Untuk mengejar target tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi tersebut diarahkan agar setiap tahapan pembangunan Proyek LNG Abadi Masela dapat berjalan sesuai target sekaligus memberikan kepastian terhadap masyarakat yang terdampak.
Hendrik menegaskan, percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat.
“Kita ingin Blok Masela menjadi momentum besar bagi kemajuan Maluku. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat di Jakarta itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi menuju pelaksanaan pembangunan fisik Blok Masela.
Dalam pertemuan tersebut turut mendampingi Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten III Setda Maluku, Pangdam XV/Pattimura yang diwakili Inspektur Kodam, Komandan Kodaeral IX Ambon, Kabinda Maluku, Bupati Kepulauan Tanimbar, Kepala SKK Migas, Deputi Dukungan Bisnis, Deputi Eksploitasi serta President Director INPEX Masela Ltd.
Penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan yang dikejar pemerintah agar pembangunan Proyek LNG Abadi Masela dapat bergerak menuju pelaksanaan fisik.
Kementerian ESDM sebelumnya menempatkan Proyek LNG Abadi Masela sebagai proyek strategis yang berkaitan dengan ketahanan energi nasional dan diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi wilayah Kepulauan Maluku.
Dengan target pembayaran pada minggu kedua Oktober 2026, proses appraisal, verifikasi data, penetapan SK Gubernur, hingga penyelesaian hak masyarakat menjadi tahapan yang kini menunggu penyelesaian sesuai jadwal pemerintah.