Indikator keberhasilan juga dapat dibuat terukur. Pemerintah, misalnya, dapat mencatat jumlah titik drinking water, volume air yang disalurkan, jumlah pengguna, tingkat pemeliharaan, hasil pengujian kualitas air serta estimasi pengurangan penggunaan botol AMDK.
Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan menentukan lokasi pengembangan berikutnya.
Gagasan drinking water tersebut muncul dalam rangkaian agenda HIPPI DKI Jakarta yang mendorong perluasan keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai ekonomi Jakarta.
Dalam audiensi dengan DPRD DKI Jakarta, HIPPI mendorong kebijakan afirmasi yang dapat memperluas akses pengusaha lokal terhadap belanja pemerintah, proyek strategis, kemitraan dengan perusahaan besar, pembiayaan serta pengembangan kapasitas.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman mengatakan organisasi tersebut ingin pengusaha pribumi masuk lebih jauh ke dalam rantai nilai ekonomi Jakarta.
Audiensi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Rapat Kerja Daerah HIPPI DKI Jakarta yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2026 untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dunia usaha.
Bagi Sirod, gagasan drinking water menunjukkan bahwa agenda penguatan pengusaha lokal dapat dikaitkan langsung dengan kebutuhan layanan publik.
Infrastruktur air minum, menurut dia, dapat dirancang sejak awal dengan dua sasaran sekaligus: memperluas akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan mengurangi ketergantungan pada air minum dalam kemasan sekali pakai.
Pada akhirnya, konsep yang ditawarkan bukan sekadar menambah jumlah keran air minum di ruang publik. Yang didorong adalah desain sistem perkotaan yang menghubungkan jaringan air, ruang publik, perilaku warga, teknologi pengolahan, pengurangan sampah dan peluang industri lokal.
Dengan jaringan perpipaan yang terus diperluas dan ruang publik yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, Sirod menilai aset tersebut dapat menjadi titik awal untuk membangun layanan drinking water publik yang terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.
