BOGOR, MAHATVA.ID – Pemerintah Desa (Pemdes) Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bendungan, Rabu (23/9/2026), menjadi forum untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyusun arah pembangunan desa agar lebih terencana, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Musrenbangdes tersebut dihadiri Kepala Desa Bendungan Hj. Nemi, Sekretaris Kecamatan Jonggol Gogo Bahrudin, Kasi Ekbang Kecamatan Jonggol Abas, pendamping desa, jajaran Pemerintah Desa Bendungan, Ketua BPD, Ketua LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satgas Satpol PP, Karang Taruna, TP-PKK, kader Posyandu, unsur Dinas Pendidikan, para kepala dusun, ketua RT/RW serta tokoh masyarakat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, lembaga desa dan masyarakat.
Dalam arahannya, Sekretaris Kecamatan Jonggol Gogo Bahrudin menekankan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat serta didukung data yang akurat.
Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu memperkuat pelayanan dasar yang secara langsung dirasakan masyarakat.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain penguatan peran kader Posyandu, pemutakhiran data desil, sektor pendidikan serta pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM).
“Perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan data yang akurat. Pelayanan dasar juga harus menjadi perhatian, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gogo Bahrudin.
Selain itu, Gogo turut mendorong perhatian terhadap peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk rencana pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah Desa Bendungan.
Sementara itu, Kasi Ekbang Kecamatan Jonggol Abas memberikan perhatian khusus terhadap persoalan stunting.
Ia menegaskan, pencegahan dan penanganan stunting harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan desa.
Menurut Abas, penanganan stunting membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kader Posyandu, TP-PKK, tenaga kesehatan hingga masyarakat.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kepada keluarga, pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan gizi serta penguatan pelayanan kesehatan dan sosial di tingkat desa.
“Stunting harus menjadi perhatian bersama. Pencegahannya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, sehingga intervensi yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ungkap Abas.
