JAKARTA, MAHATVA.ID – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai lebih tepat dibaca sebagai kebutuhan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kekompakan tim sekaligus mempercepat eksekusi kebijakan ekonomi.
Fungsionaris Kadin Indonesia, Muhammad Sirod, menilai pergantian tersebut belum dapat dimaknai sebagai koreksi terhadap buruknya kinerja Purbaya. Menurutnya, sejumlah indikator fiskal dan ekonomi selama masa kepemimpinan Purbaya justru menunjukkan perkembangan positif.
“Saya kira kinerja Pak Purbaya selama ini cukup baik. Kalau kita lihat dari indikatornya, defisit bisa dijaga di bawah 3 persen, fiskal cukup oke, APBN juga kredibel. Pertumbuhan ekonomi beberapa kali mendekati 6 persen,” kata Sirod dalam wawancara melalui telepon, Selasa (15/9/2026).
Data yang disampaikan dalam materi tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Sementara itu, penerimaan perpajakan hingga semester I-2026 disebut tumbuh 24,6 persen.
Selain indikator fiskal, Sirod menyoroti implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax yang menurutnya mulai memberikan perubahan bagi pelaku usaha.
Ia menyebut Coretax sebelumnya masih menjadi pekerjaan rumah dari periode Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, menurutnya, implementasi sistem tersebut mulai berjalan dan memberikan dampak terhadap administrasi perpajakan.
“Saya dengan konsultan pajak saya bicara, ternyata lebih enak dan lebih terdeteksi. Jangan coba-coba mainin pajak deh,” ujarnya.
Sirod menilai perbaikan administrasi perpajakan tersebut menjadi salah satu fondasi yang perlu dilanjutkan oleh Menteri Keuangan yang baru.
Menurut Sirod, alasan utama pergantian Menteri Keuangan lebih tepat dilihat dari kebutuhan Presiden terhadap kecepatan kerja tim pemerintahan.
Menteri Keuangan memiliki posisi strategis karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, apabila Presiden menilai terdapat agenda yang membutuhkan percepatan dan respons yang lebih sesuai dengan arah pemerintah, pergantian personel merupakan bagian dari kewenangan Presiden.
“Saya melihat ini lebih kepada kebutuhan Pak Presiden sendiri. Kita sebagai pengusaha biasanya baru bisa melihat efektivitas kebijakan setelah beberapa waktu,” kata dia.
Sirod tetap melihat pergantian tersebut secara optimistis. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo, menurutnya, stabilitas politik relatif telah terbentuk sehingga pemerintah perlu semakin fokus pada kekompakan tim dan kecepatan eksekusi kebijakan.
“Sekarang harus mulai memikirkan bagaimana tim ini lebih padu, lebih gerak cepat. Pemerintah juga sedang mencari resource untuk mengelola energi, pangan dan SDM dengan baik,” ujarnya.
Sirod juga menilai karakter Menteri Keuangan perlu disesuaikan dengan fungsi strategisnya sebagai bendahara negara.
