‎Dugaan SKANDAL TIKUS-TIKUS PROYEK DI BLOK MASELA: Begal Hak Anak Daerah Lewat "Adat Rekayasa" & Manufer Kotor Vendor! ‎

MAHATVA.ID -Denyut Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela diduga kini berubah menjadi arena perebutan kue ekonomi yang makin memanas. Saumlaki-jantung Kepulauan Tanimbar-mendadak "seksi" dan dikerumuni berbagai kepentingan.

‎Namun di balik kilau investasi triliun rupiah tersebut, tersimpan praktik brutal: dugaan infiltrasi cara-cara kotor yang mengancam dan meminggirkan anak-anak daerah hingga terancam sekadar jadi penonton di rumah sendiri.

‎‎​Siasat Haram "Anak Angkat"

‎‎​Penelusuran dan dinamika di lapangan membongkar modus taktik gila yang melompati nalar. Diduga kuat, sejumlah oknum pendatang secara terencana mendekati tokoh-tokoh adat berpengaruh di wilayah petuanan dan hak ulayat ring satu Blok Masela.

‎‎Mereka nekat "membeli" status dengan mengangkat diri menjadi anak angkat di marga lokal. ​Langkah naif namun mematikan ini dipakai sebagai tameng untuk mengelabui manajemen perusahaan.

‎‎"Strateginya licik: mereka menjual narasi bahwa sebagai "keluarga dekat" tokoh adat, mereka sanggup meredam gejolak dan mengamankan konflik di lapangan. Laporan kinerja manipulatif ini pun berbuah manis bagi mereka. posisi strategis di dalam proyek berhasil diamankan," ungkap salah satu sumber Anonim yang enggan disebut namanya.

‎‎Sementara itu, pemuda lokal Tanimbar yang memiliki keahlian teknis justru disingkirkan hanya karena kendala bahasa Inggris atau formalitas sertifikasi.

‎‎​Permainan Gelap Vendor dan Demo Rekayasa

‎Tudingan tidak berhenti di situ. Dugaan permainan gelap juga mengarah pada vendor-vendor penyokong.

‎‎"Mereka ditengarai menjalankan main belakang: menciptakan ketegangan, menunggangi gelombang demonstrasi, lalu tiba-tiba tampil dari belakang menyodorkan solusi dan mengibarkan bendera kepentingan," cecar sumber itu.

‎‎Dugaan cara-cara premanisme berkedok manajemen krisis ini kian masif karena dianggap paling gampang membobol pundi-pundi investasi.

‎"‎​Jika manuver jahat ini terus dibiarkan, tatanan adat Bumi Duan Lolat yang sakral sedang ditelanjangi dan dimanfaatkan demi piring nasi pihak luar," cecarnya.

‎‎Benteng Hukum Pemda: Tambal Jaring Sebelum Ikan Lolos!

‎‎​Kondisi ini menyuarakan alarm bahaya bagi Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar. Pemda tidak boleh terus berpangku tangan atau sekadar menjadi penonton pasif.

‎‎Perlindungan konkret tidak cukup hanya dengan imbauan moral, melainkan butuh payung hukum dan regulasi daerah yang mengikat.

‎‎​Pemda Tanimbar didesak segera menerbitkan keputusan formal yang wajib dipatuhi oleh INPEX maupun seluruh sub-kontraktornya. Regulasi ini harus menjadi benteng proteksi ketat-layaknya jaring rapat yang tak membiarkan satu pun ikan lolos lewat lubang robekan.