Di Kabupaten Bogor, pemanfaatannya antara lain berkaitan dengan pembayaran bantuan iuran BPJS, penebusan ijazah pelajar miskin di sekolah swasta, bantuan bagi penyandang disabilitas, hingga bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam.
Karena itu, ketepatan data menjadi penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap dapat memperoleh program bantuan sesuai ketentuan.
Perubahan kondisi sosial ekonomi yang berlangsung cepat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga akurasi data. Masyarakat yang kondisi ekonominya berubah dapat mengalami perubahan kategori, sementara proses pembaruan data membutuhkan waktu dan harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto, menilai pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, perlu mempertimbangkan adanya mekanisme khusus bagi daerah untuk mempercepat pengajuan perubahan desil dalam kondisi tertentu yang sifatnya mendesak.
Menurut Wasto, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga pembaruan data perlu mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.
“Dengan sensus ekonomi diyakini banyak perubahan-perubahan status ekonomi dan sosial. Saat ini kan dinamis. Sepertinya harus ada kebijakan dari aplikasi dengan DTSEN dan dalam konteks lokal mestinya pusat memahami jika pemerintah daerah melalui Desa, RT dan RW yang dulu adalah masyarakat pra sejahtera atau miskin atau metode desil 1 dan 2 dengan surat keterangan afirmasi desil 1, 2 dan 3 dari pemerintah dapat verifikasi dan bisa dijadikan syarat untuk kebutuhan yang diperlukan,” jelas Wasto.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dalam kasus tertentu, terutama ketika masyarakat membutuhkan dokumen atau status desil untuk kepentingan yang tidak dapat ditunda.
Sorotan terhadap akurasi DTSEN juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Yaudin Sogir.
Ia menilai lambannya proses perubahan desil berpotensi memengaruhi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Lambannya proses Desil ini mempengaruhi nasib anak-anak bangsa yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Banyak hasil sensus yang tidak akurat yang mempengaruhi perubahan Desil,” tegas Yaudin Sogir.
Ia juga mengungkapkan adanya temuan di lapangan mengenai masyarakat yang menurut kondisi sebenarnya tergolong miskin, tetapi tercatat dalam kategori desil yang lebih tinggi.
“Fakta di lapangan warga miskin masuk dalam desil 8 dan itu tidak sesuai. Kinerja Kementerian Sosial perlu dievaluasi oleh DPR RI,” lanjutnya.
Menurut Yaudin, akurasi data menjadi faktor penting karena status desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, khususnya pendidikan dan bantuan sosial.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan pelaksanaan sensus ekonomi pada 31 Agustus 2026.
Pendataan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil pendataan juga dinilai berpotensi menjadi salah satu bahan dalam memperbarui informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
