Gus Kikin Diminta Konsolidasikan PBNU, Pulihkan Syuriyah-Tanfidziyah dan Jauhi Politik Praktis

JAKARTA, MAHATVA.ID – Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih masa khidmat 2026-2031, Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, perlu melakukan sejumlah langkah fundamental untuk mengonsolidasikan kembali organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut Umam, rekonsiliasi internal harus menjadi prioritas utama kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kikin.

“Rekonsiliasi internal harus menjadi prioritas utama bagi kinerja pengurus baru,” kata Umam dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Umam mengatakan, kepemimpinan PBNU periode 2026-2031 perlu merangkul seluruh kelompok yang memiliki perbedaan pilihan dalam proses Muktamar ke-35 NU.

Setiap unsur, menurutnya, perlu diberikan ruang secara proporsional dalam membangun organisasi ke depan.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Gus Kikin yang sebelumnya menegaskan bahwa siapa pun yang memenangkan proses pemilihan harus tetap mampu mengakomodasi semua pihak dan menjaga kerukunan organisasi.

“Hindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all,” ujar Umam.

Ia menilai konsolidasi dan rekonsiliasi menjadi faktor penting untuk menjaga soliditas NU setelah proses Muktamar.

Selain rekonsiliasi internal, Umam juga menekankan pentingnya pemulihan keseimbangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah di lingkungan PBNU.

Menurutnya, struktur organisasi NU akan semakin solid apabila kewibawaan ulama dan Syuriyah ditempatkan sebagai jangkar moral dan organisasi.

Sementara itu, Tanfidziyah diharapkan dapat lebih berkonsentrasi pada pelaksanaan dan manajemen organisasi secara profesional.

“Dengan begitu, konflik kewenangan dan personalisasi kekuasaan dapat diminimalkan,” ucap Umam.

Tantangan lainnya yang menjadi perhatian adalah menjaga jarak organisasi dari kepentingan politik praktis.

Umam mengingatkan bahwa PBNU perlu membedakan secara tegas antara politik kebangsaan yang menjadi bagian dari peran sosial NU dengan kepentingan elektoral individu maupun kelompok tertentu.