BOGOR, MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
Kebijakan UHC Kabupaten Bogor tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dapat terpenuhi secara lebih merata.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah, selain pendidikan.
Karena itu, Pemkab Bogor mengambil langkah untuk menerapkan UHC 100 persen meskipun kondisi fiskal daerah memiliki keterbatasan.
“Salah satu kebijakan yang mungkin beberapa kabupaten/kota tidak mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Bogor, salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC). UHC, kita Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, kebijakan Universal Health Coverage 100 persen mulai diterapkan pada 2026 dengan dukungan anggaran yang cukup besar.
Pemkab Bogor mengalokasikan hampir Rp1 triliun setiap tahun untuk pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
“Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai di tahun 2026, kami bayar BPJS itu nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.
Rudy menegaskan, pemerintah harus memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan kepesertaan.
“Buat kami Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan, kesehatan. Maka pastikan pemerintah mempersiapkan itu,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Bogor juga mengarahkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa.
Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bogor memberikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa kepada 416 desa dengan nilai Rp1,5 miliar untuk setiap desa.
Bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup program beasiswa minimal satu sarjana untuk setiap desa setiap tahun, tambahan insentif bagi guru ngaji, serta kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.
