JAKARTA, MAHATVA.ID – Program biodiesel B50 memasuki tahap implementasi sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar dan memperkuat ketahanan energi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, kesiapan program B50 dinilai tidak cukup hanya dilihat dari kapasitas industri biodiesel. Ketersediaan bahan baku, terutama crude palm oil (CPO), hingga produktivitas perkebunan sawit harus menjadi perhatian utama.
Dewan Pakar ASPEBINDO, Muhammad Sirod, mengatakan persoalan utama dalam implementasi B50 berada pada kepastian pasokan bahan baku ketika kebutuhan biodiesel nasional meningkat.
“Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah siapa yang menjamin bahan bakunya ketika kebutuhan biodiesel meningkat,” ujar Sirod, merujuk hasil pembahasan dan materi dalam ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026 di Jakarta, 26 Agustus 2026.
Menurutnya, kapasitas industri biodiesel Indonesia saat ini sudah cukup besar untuk menopang kebutuhan program B50. Berdasarkan materi yang dipaparkan dalam forum tersebut, kapasitas aktif industri biodiesel nasional mencapai sekitar 22 juta kiloliter.
“Ini menunjukkan kemampuan di sisi pengolahan sudah berkembang. Tantangannya bergeser ke feedstock. Pabrik biodiesel membutuhkan pasokan CPO yang cukup, bermutu, tersedia pada waktu yang tepat, dan kompetitif secara biaya,” katanya.
Sirod menegaskan, kebutuhan B50 harus ditelusuri hingga ke sektor hulu perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan materi pemerintah yang dibahas dalam forum ASPEBINDO, kebutuhan B50 pada 2026 berada di kisaran 20 juta kiloliter biodiesel dengan kebutuhan sekitar 19 juta ton CPO.
Menurut dia, angka tersebut akan menghasilkan kebutuhan tandan buah segar (TBS) yang sangat besar apabila ditarik hingga ke tingkat perkebunan.
“Kalau kebutuhan CPO itu ditarik ke hulu, kita berbicara tentang kebutuhan TBS dalam jumlah sangat besar. Jadi ukuran kesiapan B50 tidak bisa hanya menggunakan kapasitas pabrik biodiesel. Kita harus menghitung dari kebun sampai konsumen,” ujarnya.
Persoalan bahan baku B50 juga menjadi semakin kompleks karena CPO tidak hanya digunakan untuk energi. Minyak sawit nasional juga dibutuhkan untuk konsumsi pangan, industri oleokimia, ekspor, hingga pembentukan cadangan atau stok nasional.
“Produksi sawit nasional memang besar, tetapi permintaannya juga besar. Karena itu, yang perlu dihitung pemerintah bukan hanya total produksi, tetapi ruang pasokan yang benar-benar tersedia untuk biodiesel setelah kebutuhan lainnya dipenuhi,” kata Sirod.
Menurutnya, tambahan kebutuhan CPO untuk sektor energi akan memberikan konsekuensi terhadap seluruh neraca industri sawit nasional.
Sirod juga mengingatkan pentingnya menyiapkan skenario apabila produksi sawit nasional mengalami tekanan.
Materi yang dipresentasikan dalam ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026 menunjukkan proyeksi produksi CPO sekitar 53,7 juta ton pada 2026. Angka tersebut diproyeksikan turun menjadi sekitar 49 juta ton pada 2027.
