Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS di Bali memiliki arti strategis.
Menurutnya, penggunaan energi surya di Pulau Dewata diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini masih digunakan.
“Khusus untuk Bali dengan kita memakai 1.000 Megawatt itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN. Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali Pak karena kampanyenya adalah green energy,” jelas Bahlil.
Pengembangan energi hijau di Bali juga dinilai sejalan dengan posisi Pulau Dewata sebagai salah satu destinasi wisata internasional. Penggunaan energi terbarukan diharapkan semakin memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan.
Program PLTS 100 GWp juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan warga di pulau-pulau terpencil.
Pemerintah menyiapkan skema productive use of energy, yakni pemanfaatan energi listrik untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat.
Di sejumlah lokasi, listrik dari PLTS akan diintegrasikan dengan fasilitas seperti cold storage, mesin pembuat es hingga stasiun pengisian daya kapal listrik bagi nelayan.
Dengan skema tersebut, energi terbarukan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, tetapi juga menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.
Bahlil menekankan bahwa pembangunan energi surya harus mampu menciptakan ekosistem industri nasional, mulai dari produksi panel surya hingga baterai dan penyerapan tenaga kerja dalam negeri.
“Jika mataharinya matahari Indonesia, panel suryanya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi Ibu Pertiwi,” tandasnya.
Program PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi Indonesia. Dengan investasi mencapai Rp1.140 triliun, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan kapasitas pembangkit energi bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri dalam negeri.
Jika seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target, megaproyek tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi utama menuju kedaulatan energi nasional sekaligus memperkuat posisi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan Indonesia.