Jakarta,MAHATVA.ID -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) terus mematangkan persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PJS 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada akhir Oktober mendatang.
Menghadapi agenda nasional tersebut, DPP PJS menggelar rapat koordinasi (rakor) secara virtual pada Rabu malam, 19 Agustus 2026. Rakor membahas evaluasi kesiapan teknis sekaligus berbagai kebutuhan yang harus segera dituntaskan menjelang pelaksanaan Rakernas.
Rakor dipimpin langsung Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba dan diikuti jajaran pengurus inti DPP PJS bersama panitia lokal dari Kepulauan Riau.
Mahmud menegaskan, konsolidasi harus dilakukan secara intensif karena waktu persiapan Rakernas PJS 2026 semakin terbatas. Ia meminta seluruh panitia dan pengurus terkait bekerja cepat, terukur, serta menjaga komunikasi agar setiap kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik.
Ketua Panitia Lokal Rakernas PJS Kepri, Yudiar, dalam laporannya menyampaikan perkembangan persiapan di daerah, termasuk kebutuhan pendanaan operasional kegiatan.
Menurutnya, panitia terus berupaya menghimpun dukungan pendanaan agar seluruh kebutuhan Rakernas dapat dipenuhi.
"Dalam rentang waktu yang tersisa, kami terus menggalang dana secara maksimal. Kami berharap DPD dan DPC se-Indonesia dapat berpartisipasi seikhlasnya," ujar Yudiar.
Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Bendahara Umum PJS Sofyan Siahaan. Ia menilai semangat gotong royong antar-pengurus daerah menjadi salah satu kekuatan penting untuk membantu panitia lokal menyukseskan Rakernas di Kepri.
Rakernas Bahas Arah Strategis Organisasi
Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba menjelaskan bahwa Rakernas merupakan agenda organisasi yang dilaksanakan berdasarkan amanah AD/ART. Forum tersebut akan menjadi ruang konsolidasi sekaligus pembahasan kebijakan strategis untuk memperkuat organisasi ke depan.
Sejumlah agenda penting yang akan dibahas antara lain penyusunan program kerja jangka panjang PJS, penetapan Pedoman Organisasi (PO) Advokasi dan Pembelaan Wartawan, formulasi aturan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penataan mekanisme pembentukan DPD dan DPC baru termasuk penerimaan anggota.
Menurut Mahmud, pembahasan tersebut diharapkan tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi mampu memberikan arah yang jelas bagi penguatan organisasi dan peningkatan profesionalisme wartawan media siber.
Untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target, DPP PJS bersama panitia lokal menyepakati pelaksanaan rapat evaluasi secara mingguan.
Mahmud meminta seluruh jajaran bekerja fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan di lapangan, sembari mempertahankan koordinasi yang solid antara DPP, DPD, DPC, dan panitia lokal.
