Ia menekankan agar penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya terpusat di tingkat Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diminta berani menangani perkara korupsi strategis di wilayah masing-masing secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab.
Arahan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran kejaksaan di daerah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berintegritas.
Jaksa Agung juga mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk menjaga integritas, terutama di tengah tingginya perhatian dan pengawasan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Menurutnya, sumpah jabatan yang telah diucapkan bukan sekadar formalitas dalam prosesi pelantikan, tetapi merupakan komitmen moral dan tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas.
“Sumpah jabatan yang telah diucapkan harus dimaknai sebagai janji suci dan tanggung jawab yang kelak dimintai pertanggungjawabannya kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa,” imbuh Burhanuddin.
