JAKARTA, MAHATVA.ID – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren yang semakin positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan, belanja tetap diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, sementara defisit anggaran berhasil dijaga pada level yang aman.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN tetap menjalankan fungsi strategis sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun atau meningkat 21,4 persen, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun, yang tumbuh 21,6 persen secara tahunan.
"Pendapatan negara menunjukkan tren yang semakin baik. Seluruh komponen penerimaan tumbuh positif sehingga memberikan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah," jelasnya.
Belanja Negara Capai Rp1.656 Triliun
Di sisi pengeluaran, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari total pagu APBN Tahun 2026.
Belanja tersebut terdiri atas:
Belanja Pemerintah Pusat: Rp1.298,6 triliun
Transfer ke Daerah (TKD): Rp357,4 triliun
Menurut Purbaya, alokasi tersebut difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendukung berbagai program prioritas nasional.
Defisit APBN Tetap Terkendali
Kinerja fiskal juga tercermin dari kondisi defisit APBN yang masih berada dalam batas aman.
Hingga Semester I 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, pemerintah juga mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun, yang menunjukkan kondisi fiskal nasional tetap sehat.
"APBN terus dikelola secara prudent, kredibel, dan berkelanjutan. Di satu sisi kita menjaga disiplin fiskal, namun di sisi lain APBN tetap mampu menjadi shock absorber dan mendukung pencapaian target pembangunan," tegas Menkeu.
