MALANG, MAHATVA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air sebagai fondasi utama menuju kemandirian nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi maupun berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin Panen Raya Serentak bersama TNI di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka diri untuk menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh negara di dunia. Namun, menurutnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu demi memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
"Kita tidak mau memusuhi siapa saja. Kita mau bersahabat dengan semua negara. Tetapi kita juga sadar bahwa sekarang kita harus kompak dan bersatu," ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga mengingatkan seluruh aparatur negara, birokrasi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menjalankan amanah secara profesional serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pejabat maupun aparatur yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat.
"Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tetapi melaksanakan kebijakan dan tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat, kita tidak toleransi," tegasnya.
Presiden mengungkapkan bahwa target swasembada pangan telah berhasil dicapai. Pemerintah kini mengalihkan fokus untuk memperkuat swasembada energi dan mempercepat pembangunan menuju swasembada air.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian nasional.
Selain memperkuat ketahanan pangan dan energi, pemerintah juga terus melakukan penertiban terhadap berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain:
Penyelundupan
Pertambangan tanpa izin
Perkebunan ilegal
