Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, bahkan menilai apabila benar terdapat intervensi politik dalam proses tersebut, maka hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip olahraga.
"Jika sebuah panggilan telepon benar-benar menjadi alasan di balik keputusan yang tidak masuk akal ini, maka hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap aturan paling mendasar dalam sepak bola," katanya.
RBFA juga disebut tengah menyiapkan langkah hukum dan mempertimbangkan banding melalui jalur yang disediakan FIFA maupun Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
Blatter Ikut Bersuara
Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter turut mengkritik keputusan tersebut.
Melalui akun media sosial X, Blatter menegaskan bahwa kartu merah seharusnya dibatalkan berdasarkan regulasi dan bukti, bukan melalui intervensi politik.
"Sepak bola tidak boleh menjadi taman bermain bagi kekuasaan politik," tulis Blatter.
FIFA Gunakan Pasal 27
Dalam pernyataan singkatnya, FIFA hanya menyebut bahwa pembatalan hukuman dilakukan berdasarkan Pasal 27 Kode Disiplin FIFA.
Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada FIFA untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin secara penuh maupun sebagian.
Namun, pasal tersebut belum pernah digunakan sebelumnya dalam penyelenggaraan Piala Dunia.
Keputusan ini dinilai bertentangan dengan regulasi turnamen yang secara tegas menyebut pemain yang menerima kartu merah otomatis harus menjalani hukuman pada pertandingan berikutnya.
Tuchel Soroti Inkonsistensi VAR
Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel ikut mempertanyakan keputusan FIFA.
Menurutnya, pembatalan hukuman Balogun membuka ketidakpastian terhadap seluruh proses disipliner, terutama setelah bek Inggris Jarell Quansah juga menerima kartu merah melalui tinjauan VAR.
"Di mana batasnya? Siapa yang berhak membatalkan keputusan wasit? Atas dasar apa? Saya tidak punya jawaban," kata Tuchel.
Ia menilai sepak bola membutuhkan konsistensi dalam penerapan aturan agar seluruh peserta diperlakukan secara adil.
CAS Siap Tangani Banding
Di tengah polemik tersebut, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dikabarkan telah membentuk divisi khusus untuk menangani penyelesaian sengketa secara cepat selama Piala Dunia berlangsung.
