Jakarta, MAHATVA.ID – Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan pentingnya netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kehidupan demokrasi. Ia mengingatkan agar institusi militer tidak terlibat dalam politik praktis.
Hal tersebut disampaikan SBY saat menjadi pembicara dalam acara Supermentor yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di kawasan Kuningan, Selasa (14/4/2026).
Dalam paparannya, SBY turut mengenang pengalamannya saat menangani kasus penyanderaan kapal berbendera Indonesia pada 2011, ketika dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI.
Ia mengaku mengambil risiko besar dalam keputusan tersebut, namun tetap mengedepankan kedaulatan negara dan keselamatan warga negara Indonesia.
“Saya mengambil risiko, itu bisa gagal. Kalau gagal, karier politik saya selesai. Tapi saya mengalkulasikan ini kedaulatan kita harus kita jaga,” ujar SBY.
SBY juga menyampaikan apresiasinya terhadap profesionalisme TNI yang berhasil menjalankan misi tersebut dengan baik.
Sebagai mantan Panglima Tertinggi, SBY menegaskan bahwa TNI harus tetap berpegang pada tugas pokok sesuai konstitusi dan tidak terlibat dalam dinamika politik praktis.
“Jangan masuk dalam politik praktis. Tetaplah netral dalam kehidupan demokrasi, netral dalam pemilu supaya menjadi adil,” tegasnya.
Ia juga mendoakan agar TNI semakin kuat dan berjaya dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.
SBY menekankan bahwa TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan milik rakyat, sehingga harus menjaga profesionalisme serta patuh terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Menurutnya, rakyat akan bangga terhadap institusi keamanan yang kuat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.
Selain itu, hadir pula sejumlah pejabat lainnya seperti Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
