Sejumlah aparat desa bahkan mulai menyuarakan harapan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka meminta adanya percepatan kebijakan agar aktivitas pemerintahan desa dapat kembali berjalan normal.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PMD KKT belum memberikan keterangan resmi. Redaksi telah melakukan upaya konfirmasi dan tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Dewan Pers dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Keterlambatan pencairan dana desa ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, mengingat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan desa serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
