Solar Bersubsidi Langka, Jawa Barat Masuk Sorotan Ombudsman

JAWA BARAT, MAHATVA.ID — Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi sorotan setelah Ombudsman Republik Indonesia melaporkan gangguan distribusi dan pelayanan BBM di 11 provinsi, termasuk Jawa Barat. Persoalan tersebut mencakup antrean kendaraan yang panjang hingga kekosongan stok solar dan Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Berdasarkan informasi awal yang diterima Ombudsman hingga 13 Oktober 2026, gangguan layanan BBM dilaporkan terjadi di Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, menyatakan temuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan. Penelusuran diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan dan kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.

Baca Juga: Bahlil Laporkan Stok BBM Nasional Aman, Distribusi di Bali Dievaluasi

Ombudsman mengidentifikasi sejumlah faktor yang diduga berkontribusi terhadap gangguan layanan BBM, antara lain kendala logistik, keterlambatan pasokan, ketidaksesuaian kuota dengan kebutuhan aktual, serta keterbatasan kapasitas pelayanan SPBU.

Indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi juga menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti. Meski demikian, faktor-faktor tersebut masih memerlukan verifikasi dan tidak dapat langsung dianggap sebagai penyebab tunggal kelangkaan di setiap daerah.

Gangguan ketersediaan solar berpotensi menghambat aktivitas kendaraan niaga dan distribusi logistik apabila pengemudi harus berpindah-pindah SPBU atau mengantre dalam waktu lama.

Baca Juga: Update Harga BBM September 2026: Cek Pertamina, BP-AKR, Shell dan Vivo

Namun, berdasarkan laporan yang tersedia, belum ada data terperinci yang memastikan berapa banyak SPBU di Jawa Barat mengalami kekosongan solar, berapa lama gangguan berlangsung, maupun wilayah mana yang paling terdampak.

Ombudsman meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina mengevaluasi kecukupan kuota, pola konsumsi, realisasi penyaluran, dan kebutuhan BBM di setiap wilayah.

Pertamina juga diminta memastikan jadwal pasokan berjalan sesuai rencana serta menyampaikan informasi ketersediaan BBM secara akurat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan berkoordinasi untuk mengurai antrean dan menjaga kelancaran pelayanan di SPBU.

Baca Juga: Prabowo Pimpin Sidang DEN, Bahas Stok BBM dan Kemandirian Energi Nasional

Bagi masyarakat Jawa Barat, kepastian pasokan menjadi penting agar aktivitas transportasi dan distribusi barang tidak terganggu. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual di masing-masing daerah, termasuk apakah kekosongan solar disebabkan keterlambatan distribusi, keterbatasan kuota, atau faktor lain.

Catatan redaksi: Naskah ini mengacu pada laporan Ombudsman yang dipublikasikan pada Oktober 2026. Data spesifik mengenai lokasi dan jumlah SPBU yang mengalami kelangkaan solar di Jawa Barat masih perlu dikonfirmasi.