Jika layanan kesehatan dasar belum terpenuhi, maka yang harus dipercepat bukan hanya pembayaran utang - melainkan:
sistem rujukan darurat yang sigap,
pemerataan tenaga medis,
penguatan puskesmas hingga pelosok,
serta respons cepat berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Tanpa itu, setiap rupiah dalam APBD kehilangan legitimasi moralnya.
Pengawasan harus diperketat. DPRD tidak boleh pasif. Audit internal wajib diperkuat. Publik harus dilibatkan. Karena tanpa kontrol, anggaran mudah bergeser dari fungsi utamanya: melindungi rakyat.
Ukuran keberhasilan pemerintah daerah tidak rumit. Bukan berapa proyek selesai. Bukan berapa utang dibayar.
Tetapi berapa nyawa yang berhasil diselamatkan.
