Keputusan itu bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ia adalah simbol rekonsiliasi adat, komitmen kebersamaan, dan pengakuan bahwa pendidikan harus berada di atas segala perbedaan.
Kini bola ada pada penyelesaian administratif: melengkapi dokumen hak atas tanah, keterangan lahan, dan proses penerbitan sertifikat. Pemerintah desa menyatakan siap mendukung penuh keputusan Komisi I dan II, dengan catatan koordinasi harus diperbaiki agar tak ada lagi tarik-menarik yang merugikan masyarakat.
Pesan paling keras dari rapat itu sederhana namun mengguncang:
Jangan lagi anak-anak menjadi korban konflik orang dewasa.
Karena sekolah bukan milik satu soa.
Bukan milik satu marga.
Bukan milik satu generasi.
Sekolah adalah milik masa depan.
