Tak hanya itu, pemerintah juga merancang festival budaya guna mengubah citra kawasan dari titik konflik menjadi ruang ekspresi budaya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun akan difokuskan bagi pelajar, ibu hamil, dan balita sebagai bagian dari intervensi kesejahteraan yang menyentuh langsung kelompok rentan.
Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, menyampaikan apresiasi atas pembebasan warga asal Puncak yang sebelumnya ditahan. Ia memastikan para warga tersebut akan dikawal dan diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan produktif, termasuk melalui Koperasi Merah Putih.
Namun, pesan yang disampaikan juga tegas: tidak boleh ada lagi provokasi maupun konflik baru. Pemerintah, kata dia, tetap akan menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran. Pendekatan humanis tidak berarti mengendurkan ketegasan terhadap tindakan melawan hukum.
Kapolda Papua Tengah, Kombes Pol Jeremias Rontini, menjelaskan bahwa restorative justice ditempuh dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah ini diharapkan menjadi titik balik untuk menghentikan konflik yang kerap berulang di Kwamki Narama.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah daerah, termasuk Koperasi Merah Putih dan MBG, sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Mayoritas warga setempat berprofesi sebagai pendulang, sehingga stabilitas ekonomi dinilai menjadi faktor krusial dalam menjaga keamanan.
Terkait keberadaan alat berat di lokasi konflik, Kapolda menegaskan alat tersebut tidak memiliki izin dan telah diperintahkan untuk dikeluarkan dari area guna meredam potensi kericuhan. Penanganan kelompok rawan konflik, tambahnya, tetap menjadi ranah Satgas Operasi Damai Cartenz.
“Kami berharap tidak ada lagi konflik. Mari bersama-sama membangun Kwamki Narama agar tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
