Indramayu, MAHATVA.ID – Anggota DPR RI Herman Khaeron bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ratnawati menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Selasa (24/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Diyanto, Sekmat Jatibarang Supendi, Pj Kuwu Jatibarang Baru Sarka, Kuwu PAW terpilih Abdul Fitri, serta ratusan pelaku UMKM dan tokoh masyarakat setempat.
Perkuat Pemahaman Regulasi UMKM
Dalam sambutannya, Herman Khaeron yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, koperasi dan UMKM, investasi, serta BUMN, menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Dengan memahami Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pelaku usaha kecil dapat memperoleh perlindungan hukum, akses permodalan, serta dukungan kebijakan yang tepat,” ujar Herman.
Anggota DPR RI empat periode tersebut kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dan menengah. Menurutnya, pemberdayaan UMKM tidak hanya soal modal, tetapi juga keberpihakan regulasi dan kemudahan akses perizinan.
Soroti Kendala OSS
Dalam forum dialog, Herman juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses sistem perizinan berbasis digital melalui Online Single Submission (OSS).
Ia menyatakan siap menampung aspirasi masyarakat yang mengalami kesulitan teknis dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perizinan usaha lainnya.
“Banyak masyarakat kecil yang ingin berusaha, tetapi terkendala teknis dalam proses perizinan online. Aspirasi ini akan kami sampaikan agar ada solusi yang lebih sederhana dan ramah bagi pelaku usaha mikro,” tegasnya.
Dukungan Politik untuk UMKM Jawa Barat
Sementara itu, Ratnawati menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Jawa Barat.
“Kami ingin pelaku usaha kecil memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan begitu, mereka bisa berkembang dan berdaya saing di tengah tantangan ekonomi global,” ujarnya.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Ratnawati mengapresiasi antusiasme warga dalam forum diskusi. Ia mencatat sejumlah aspirasi masyarakat, antara lain:
Kemudahan akses permodalan melalui lembaga keuangan ramah UMKM
Pelatihan manajemen usaha dan digitalisasi
Penguatan jaringan pemasaran agar produk lokal menembus pasar regional dan nasional
