Mereka mendesak agar lima isu krusial dibedah secara transparan:
Satu: Tata kelola pemerintahan yang dinilai belum optimal.
Dua: Persoalan UP3.
Tiga: Dugaan SPPD fiktif.
Empat: Implementasi program RT Mandiri.
Lima: Permasalahan layanan di RSUD Magretti.
“Buka ruang diskusi agar publik dapat menilai secara objektif, apakah ini kritik yang konstruktif atau sekadar tuduhan belum move on. Jangan campur adukkan kritik kebijakan dengan serangan privat,” lanjutnya.
KNPI juga meminta kejelasan terkait pernyataan yang menyebut adanya tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menggunakan anggaran SPPD fiktif. Menurut mereka, tuduhan tersebut harus dijelaskan secara terang-benderang kepada publik agar tidak menjadi bola liar yang merusak reputasi banyak pihak.
