JAKARTA, MAHATVA.ID – Sejak awal pemerintahannya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta para menteri Kabinet Merah Putih menggunakan kendaraan taktis buatan dalam negeri, Pindad Maung, sebagai mobil dinas resmi. Namun hingga saat ini, belum terlihat para menteri menggunakan SUV produksi PT Pindad tersebut dalam aktivitas kedinasan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui bahwa arahan tersebut memang pernah disampaikan. Namun, menurutnya, saat ini prioritas distribusi Maung masih difokuskan untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Waktu itu kita diberi kabar seperti itu (Pindad Maung dipakai sebagai mobil dinas menteri). Tapi, kita fokusnya untuk (saat ini) kebutuhan Kemhan dulu ya," ujar AHY saat mengunjungi booth Prestige Motorcars yang membawa dua unit Maung di ajang Indonesia International Motor Show 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Kemhan Pesan 4.600 Unit Maung
Diketahui, Kemhan telah memesan setidaknya 4.600 unit Maung sejak akhir 2024. Dengan kapasitas produksi yang masih terbatas, PT Pindad membutuhkan waktu cukup panjang untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penguatan industri pertahanan dalam negeri sekaligus wujud kemandirian alutsista nasional.
Ragam Model Pindad Maung
Pindad sendiri telah mengembangkan sejumlah varian Maung, baik untuk kebutuhan militer maupun sipil. Beberapa model yang tersedia antara lain:
Maung MV3 Komando dan Jelajah
Maung Tangguh
Maung MV3 Irup
Maung MV3 Mobile Jammer
Maung MV3 Garuda Limousine
Model terbaru, MV3 Garuda Limousine, dirancang khusus sebagai kendaraan kepresidenan. Berbasis MV3, kendaraan ini tampil lebih mewah serta dilengkapi bodi dan kaca antipeluru untuk menunjang keamanan presiden.
Selain itu, Pindad juga memperkenalkan model MV1 dan MV2 dalam pameran IIMS 2026.
Arahan Tegas Presiden
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara tegas mewajibkan seluruh menteri menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas resmi. Arahan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
