Mahatvamediaindonesia.id, Kota Bekasi –
Pertemuan Pihak Sekolah SDN Jatiluhur II dengan Komite bersama orangtua murid tidak menemui titik final lantaran sudah tidak percaya lagi dengan kinerja maupun kebijakan pihak sekolah, Rabu (8/11/2023) di ruang kelas.
Sempat kisruh beberapa orangtua murid bersorak kepada seseorang yang diduga bukan Komite memaparkan seolah bahwa Komite tak memiliki kewenangan mengoreksi kebijakan sekolah.
BACA JUGA : Misbahudin,SE Optimis Menang di Pileg 2024 Mendatang di Kota Bekasi
Atas pertemuan Komite dengan kepsek SDN Jatiluhur II pagi tadi tidak ada kesepakatan apa pun dari kedua belah pihak, padahal selain utusan Dinas Pendidikan dan lurah jatiluhur maupun perwakilan camat jatiasih, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS juga ikut menengahi pertemuan tersebut.
Mosi tidak percaya Komite dan kurang lebih 160 orangtua murid SDN Jatiluhur II terhadap kepala sekolah. Hal itu lantaran dilakukan Komite sekolah tersebut dengan dasar kepala sekolah setempat melakukan kebijakan untuk melakukan pungutan pada program sekolah tanpa melibatkan musyawarah dengan pihak komite.
Usai pertemuan dengan Komite dan puluhan orangtua murid, Kepala SDN Jatiluhur II, Ina Martini, mengatakan belum bisa memberikan keterangan kepada mahatvamediaindonesia.id.
“Masih nunggu ya mas, selebihnya saya tak bisa menjawab, nanti nunggu pertemuan selanjutnya,” ujarnya.
BACA JUGA : Eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dijebloskan ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Terpisah, Komite SDN Jatiluhur II, Okky Purwowati, menjelaskan tuntutan finalnya adalah dinas pendidikan segera mungkin menggantikan kepala sekolah.
“Poin utamanya adalah pihak sekolah dalam hal ini kepsek melakukan kebijakannya berkaitan dengan para murid secara sepihak tanpa melibatkan komite atau orangtua murid,” ungkapnya.
“Contohnya, pungutan – pungutan yang di ajukan pihak sekolah ke para murid seperti pungutan dana sosial tiap minggunya sudah berjalan tidak melalui rapat dengan komite. Tak hanya itu mirisnya, peringatan yang mengganggu psikologis anak murid karna penyampaian jika tidak masuk 3 kali akan akan dapat SP, dan penyampaian peringatan tersebut langsung ke para murid, kenapa seperti itu bukan ke orangtua murid saja agar murid tenang tidak merasa tertekan,” sambungnya.
BACA JUGA : Pj. Bupati Bekasi: Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Akselerasi Kesehatan Masyarakat.
Mirisnya, masih kata Komite, bahkan kebijakan pungutan pada program sekolah tanpa ada hubungannya dengan jalannya pembelajaran terhadap siswa/siswinya dibebankan oleh Komite.
“Contohnya permintaan kepsek bantuan untuk renovasi gapura dan permintaan pembelian baju batik untuk guru-guru,” cetusnya.
