Pembebasan demonstran tanpa kriminalisasi.
Transparansi anggaran DPR, termasuk gaji dan fasilitas.
Reformasi besar-besaran terhadap DPR, partai politik, dan sektor perpajakan.
Meski enam keputusan DPR RI diapresiasi sebagai langkah awal, koalisi masyarakat sipil menilai masih banyak tuntutan yang belum terjawab.
“Keputusan ini menunjukkan ada respons, tapi publik tentu menunggu keberlanjutan dari tuntutan yang lebih luas, seperti investigasi HAM, reformasi DPR, dan penguatan KPK,” ujar salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil.
Komitmen DPR RI
Dengan keputusan ini, DPR menegaskan komitmen untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan. Lembaga legislatif juga membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil agar reformasi politik berjalan lebih substantif.
