Jakarta, MAHATVA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merespons aspirasi publik yang terangkum dalam dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat”. Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, lembaga legislatif menghasilkan enam poin keputusan yang diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat malam (5/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk respons atas desakan masyarakat yang semakin kuat.
“Hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan Kamis (4/9/2025) kemarin,” kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR.
Enam Poin Keputusan DPR RI
Berikut enam butir kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal:
Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.
Moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota DPR mulai 1 September 2025, kecuali undangan resmi kenegaraan.
Pemangkasan tunjangan dan fasilitas DPR, mencakup biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
Penghentian hak keuangan bagi anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya.
Koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) dengan mahkamah partai dalam menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR RI.
Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Respons atas Tuntutan Publik
Keputusan ini muncul sebagai jawaban awal atas gelombang tuntutan masyarakat yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”. Dokumen tersebut berisi desakan terkait penegakan hukum, HAM, transparansi anggaran, penghentian kekerasan aparat, hingga reformasi DPR dan partai politik.
Beberapa poin utama yang disuarakan publik antara lain:
Pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat.
Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
