Jakarta, MAHATVA.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus dimulai dari tiga hal mendasar, yaitu pangan, air, dan energi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum tersebut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, duta besar negara sahabat, pelaku industri, dan pimpinan daerah dari seluruh Indonesia.
“Kita tidak boleh memisahkan isu iklim dan pembangunan ekonomi seolah keduanya agenda yang berbeda. Keduanya harus berjalan bersama, satu tidak boleh dikorbankan demi yang lain,” tegas AHY.
Menko AHY menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia harus memiliki sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Pemerintah, lanjutnya, tengah memperluas kawasan food estate, memperbaiki tata guna lahan agar sawah tetap produktif, serta memperkuat sistem distribusi hasil pertanian.
“Langkah ini bukan strategi panen jangka pendek, melainkan jaminan pasokan jangka panjang agar bangsa ini tidak tergantung pada impor,” ujarnya.
Selain pangan, pemerintah juga memperkuat akses air bersih. AHY menyebut sebagian besar infrastruktur air sudah tersedia, namun belum optimal. Karena itu, pemerintah mendorong investasi jaringan pipa, mengurangi pengambilan air tanah berlebih, dan memperluas akses air bersih ke seluruh wilayah Indonesia.
“Target kami jelas. Pada tahun 2045, seluruh kawasan perkotaan harus memiliki akses air bersih yang andal melalui jaringan pipa,” kata AHY.
Dalam sektor energi, pemerintah telah menyusun peta jalan energi nasional (ERPU-PTL 2025–2034) yang menargetkan tambahan kapasitas listrik nasional hingga 69,5 gigawatt, dengan 75 persen bersumber dari energi terbarukan.
AHY juga menyoroti pentingnya elektrifikasi transportasi dan hilirisasi industri untuk memperkuat ekonomi hijau. Hingga Agustus 2025, penjualan kendaraan listrik di Indonesia mencapai lebih dari 120.000 unit, atau sekitar 10 persen pangsa pasar nasional.
“Keberhasilan hilirisasi nikel telah mengubah struktur ekspor Indonesia. Kini, kami memperluasnya ke tembaga, bauksit, kelapa sawit, dan rumput laut agar Indonesia mengekspor lebih banyak nilai, bukan sekadar volume,” jelas AHY.
Pemerintah juga berkomitmen melakukan dekarbonisasi industri melalui efisiensi energi, digitalisasi, kesiapan hidrogen, dan penerapan teknologi penangkapan karbon. “Tujuan kita jelas, mendekarbonisasi tanpa deindustrialisasi,” tegasnya.
AHY menilai transformasi hijau membutuhkan SDM kompeten dan investasi kredibel. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia memerlukan sekitar US$650 miliar investasi infrastruktur untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, dengan sekitar US$190 miliar diharapkan berasal dari modal swasta.
“Transisi hijau tidak dijalankan dengan slogan, tapi dengan kemampuan. Kita membutuhkan insinyur, teknisi, dan ahli keuangan hijau yang dapat mengubah ambisi menjadi aksi nyata,” ujarnya.
