Perkembangan terbaru dalam persoalan tersebut muncul pada 6 Oktober 2026, ketika Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, bertemu dengan Forum Gerakan Save Hutan Yamdena.
Dalam pertemuan itu, Jauwerissa menyatakan pemerintah daerah akan menyurati pimpinan PT KJB untuk meminta penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan.
“Jadi kita akan menyurati untuk meminta Pimpinan PT Karya Jaya Berdikari memberhentikan operasionalnya karena ada Sweri dan Wampe dari masyarakat adat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Jauwerissa.
Pernyataan tersebut menandai respons pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat adat. Namun, langkah lanjutan, mekanisme pengawasan, dan kejelasan tindak lanjut menjadi hal penting untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada komunikasi administratif.
Perlindungan hutan Yamdena pada akhirnya berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat adat, dan sumber penghidupan warga yang bergantung pada alam.
Blok Masela: Harapan Investasi dan Tantangan bagi Masyarakat Lokal
Di tengah konflik pengelolaan hutan, Tanimbar juga bersiap menghadapi perubahan ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Pada Kamis, 16 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut secara virtual dari Istana Negara. Kegiatan serentak berlangsung di lokasi proyek LNG di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Proyek ini ditargetkan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Pangdam XVI/Pattimura dan Kapolda Maluku, bergerak menuju Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang menjadi lokasi utama kegiatan. Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati Juliana Chatarina Ratauanak turut mendampingi kunjungan tersebut.
Investasi berskala besar itu membuka harapan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Namun, besarnya investasi tidak otomatis menjamin masyarakat setempat menjadi penerima manfaat utama.
Kekhawatiran juga muncul terkait potensi dampak terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan tradisional. Karena itu, pengelolaan proyek dinilai perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kearifan lokal.
Prof. Yustinus mendorong keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam pengelolaan Blok Masela. Menurutnya, proyek tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Maluku.
Keterlibatan masyarakat, dengan demikian, tidak cukup hanya melalui kesempatan bekerja. Akses terhadap pendidikan, pelatihan, pengembangan usaha, serta informasi mengenai peluang dan dampak proyek juga menjadi bagian penting.
Bagi masyarakat pesisir, laut bukan semata-mata ruang ekonomi. Laut menopang kehidupan keluarga sekaligus menyimpan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.