Dari proses yang telah dilakukan, lima pejabat Eselon II dilantik. Sementara itu, masih terdapat tiga jabatan Eselon II yang kosong dan saat ini berada dalam tahapan asesmen maupun seleksi terbuka.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan tersebut harus dilakukan melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk koordinasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta BKN.
“Kalau hanya sekadar melantik, tentu kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ketentuan peraturan perundang-undangan harus kami tempuh,” katanya.
Selain jabatan pimpinan tinggi, Rudy menyampaikan jabatan camat saat ini telah terisi. Sementara beberapa jabatan sekretaris camat dan sekretaris dinas masih dalam proses pengisian karena terdapat pejabat yang memasuki masa pensiun.
Rudy menilai mekanisme seleksi terbuka dapat menjadi ruang bagi ASN di berbagai tingkatan untuk menunjukkan kapasitas dan kompetensinya.
Kesempatan tersebut, kata dia, tidak hanya diberikan kepada ASN yang bertugas di perangkat daerah, tetapi juga aparatur yang berada di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
“Seluruh aparatur sipil negara, baik yang berada di perangkat daerah, tingkat kecamatan, maupun kelurahan, memiliki kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasannya,” tuturnya.
Ia menegaskan, proses tersebut diarahkan untuk menemukan ASN berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, bukan karena kedekatan personal.
“Sebanyak 98 persen yang dilantik hari ini tidak kami kenal secara pribadi. Namun, kami melihat bahwa orang-orang tersebut memiliki kemampuan dan potensi,” pungkas Rudy.
Melalui mekanisme seleksi terbuka tersebut, Pemkab Bogor berupaya menempatkan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.