MAHATVA.ID — Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepakat mempercepat persiapan perundingan Indonesia–China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA). Kesepakatan tersebut menjadi agenda utama pertemuan bilateral antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, dan Direktur Jenderal Departemen Perdagangan Internasional dan Urusan Ekonomi Kementerian Perdagangan RRT (MOFCOM), Chen Chao, di Beijing, Sabtu (26/9).
Percepatan persiapan IDC-CEPA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi internasional. Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua negara melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
Dalam konteks pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029. Untuk mendukung target tersebut, Indonesia mendorong kerja sama bilateral, investasi berkualitas, dan kemitraan ekonomi dengan negara mitra utama.
Setelah menyelesaikan perjanjian dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Eurasia, Indonesia kini menjajaki kemitraan serupa dengan RRT.
RRT merupakan salah satu mitra ekonomi utama Indonesia. Sepanjang 2025, Tiongkok menjadi tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai USD64,82 miliar, meningkat 7,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi investasi, RRT dan Hong Kong juga masuk dalam tiga besar negara asal penanaman modal asing di Indonesia. Realisasi investasi masing-masing tercatat sebesar USD7,5 miliar dan USD10,6 miliar pada 2025.
Meski hubungan ekonomi kedua negara telah berjalan melalui kerangka regional ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia dan RRT belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral.
“Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui CEPA. Kami ingin CEPA mengedepankan kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, sehingga manfaatnya dirasakan kedua belah pihak,” tutur Edi.
Chen Chao menyambut baik ajakan tersebut dan menyampaikan optimisme bahwa CEPA dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha di kedua negara. Kedua pihak selanjutnya akan memetakan cakupan kerja sama yang akan dituangkan dalam perjanjian.
Edi mengatakan Kemenko Perekonomian akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan. Kamar dagang dan asosiasi usaha juga akan dilibatkan agar substansi perjanjian dapat menjawab kebutuhan dunia usaha.
Selain persiapan IDC-CEPA, kedua negara membahas pengembangan ekonomi hijau. Salah satu wadah kerja sama yang dibicarakan adalah Green Partnership Agreement for Development (GPAD), inisiatif RRT untuk memperkuat perdagangan dan investasi hijau, terutama bagi negara berkembang.
Edi menekankan pentingnya implementasi agar kerja sama ekonomi hijau tidak berhenti pada kesepakatan tertulis, tetapi dapat dijalankan dan menghasilkan nilai tambah. Kedua pihak juga berpandangan bahwa negara berkembang perlu lebih aktif dalam penyusunan aturan dan standar ekonomi hijau di tingkat global.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia turut menyatakan dukungan terhadap World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Perjanjian pendirian organisasi di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu telah ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama negara-negara pendiri pada 16 Juli 2026. Indonesia berkomitmen mempercepat proses ratifikasinya.
“Kami mendukung WAICO karena yakin kerja sama ini akan berdampak positif bagi ekonomi digital Indonesia, khususnya bagi pengembangan artificial intelligence dan talenta digital, dengan akses yang adil terhadap teknologi tinggi,” kata Edi.