Model tersebut menghubungkan kelompok masyarakat, BUMDes, pengolah atau agregator, PLN EPI, dan PLTU sebagai pengguna akhir.
Meski demikian, kapasitas proyek percontohan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit dalam skala besar.
Kajian SBRC mencatat kebutuhan lahan untuk memenuhi skenario co-firing 5 persen di PLTU Cilacap mencapai sekitar 8.556 hektare. Untuk skenario 10 persen, kebutuhan lahan diperkirakan sekitar 17.112 hektare.
Sementara itu, verifikasi di tiga kecamatan—Kawunganten, Jeruklegi, dan Kesugihan—baru menemukan sekitar 1.501 hektare lahan masyarakat yang potensial untuk pengembangan tanaman energi.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan basis tanam sekaligus penguatan model ekonomi agar kegiatan budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan.
Salah satu agenda utama kerja sama PLN EPI dan SBRC IPB adalah merancang mekanisme pembiayaan penanaman. Skema tersebut perlu menghubungkan lahan, petani atau kelompok tani, BUMDes atau koperasi, pengolah biomassa, dan pihak penyerap hasil (offtaker).
Kejelasan pembiayaan, mekanisme pembayaran, pembagian risiko produksi, serta kepastian pasar menjadi bagian penting dalam rancangan tersebut.
Dalam rancangan bisnis SBRC IPB, petani dan kelompok tani berperan sebagai sumber biomassa. BUMDes atau koperasi dapat menjadi pengelola sekaligus agregator produksi, sedangkan mitra pengolah menjalankan proses produksi biomassa.
PLN EPI berperan dalam pengelolaan pasokan dan PLTU menjadi pengguna akhir. SBRC IPB mendukung melalui koordinasi serta pendampingan.
Skema tersebut juga membuka peluang pembiayaan melalui perbankan, termasuk kemungkinan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai kelayakan masing-masing pelaku.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir sebelumnya menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, standar kualitas bahan bakar yang konsisten, serta infrastruktur pengolahan. Pengembangan ekosistem dari hulu hingga hilir dinilai diperlukan agar peningkatan volume biomassa berjalan seiring dengan efisiensi pasokan.
Sementara itu, Ketua Umum ASPEBINDO sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Alumni IPB, Dr. Anggawira, sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan bioenergi membutuhkan keterhubungan antara dunia usaha, teknologi, pembiayaan, dan sumber bahan baku.
Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan membawa proyek biomassa dari tahap percontohan menuju model bisnis yang dapat diterapkan di berbagai daerah.
SBRC IPB mengidentifikasi sejumlah kebutuhan lanjutan, antara lain panen biomassa yang telah ditanam, pengadaan mesin pencacah di tingkat BUMDes, pembangunan rantai pasok dari lahan petani hingga PLTU, serta pendampingan berkelanjutan dalam pengelolaan pasokan.
Tahap berikutnya diarahkan pada penyusunan model kerja sama yang lebih operasional. Pemetaan lokasi prioritas, luasan lahan, jenis tanaman energi, produktivitas, kebutuhan investasi, struktur biaya, kapasitas pengolahan, biaya logistik, serta kebutuhan masing-masing PLTU akan menjadi dasar penyusunan proyek yang layak dibiayai (bankable project).