Ia menilai pemborosan perlu dikurangi dan pemerintah tidak boleh membangun kebiasaan menutup kebutuhan dengan menambah utang.
“Kita tidak boleh lagi punya mental gampang utang. Efisiensikan dulu badan kita,” katanya.
Sirod melihat agenda ketahanan energi, ketahanan pangan, serta transformasi BUMN sebagai sejumlah agenda Prabowo yang berpotensi membawa perubahan struktural.
Menurutnya, agenda tersebut perlu dijalankan secara efektif tanpa menjadikan penambahan utang sebagai solusi utama pembiayaan.
Dari sisi dunia usaha, Sirod mengakui kondisi bisnis masih menghadapi tekanan. Penciptaan lapangan kerja juga masih menjadi persoalan.
Meski demikian, ia melihat munculnya ruang optimisme dari perbaikan penegakan hukum dan kepastian hukum.
“Kalau kita tidak aman, kalau hukumnya tidak stabil dan tidak fair, kita habis. Sekarang saya melihat ada pijakan untuk optimisme,” ujarnya.
Menurut Sirod, kepastian hukum dan perlakuan yang adil merupakan prasyarat penting agar pelaku usaha berani mengambil risiko, menanamkan modal, dan melakukan ekspansi.
Sirod memperkirakan perubahan struktural dalam perekonomian tidak akan memberikan dampak secara instan.
Namun, ia melihat pergantian Menteri Keuangan sebagai kesempatan untuk memperkuat koordinasi pemerintah, mempertahankan kredibilitas fiskal, meningkatkan investasi, serta menggerakkan kembali sektor swasta.
“Bisnis sekarang memang masih seret. Tetapi kalau fondasi sistemnya dibenahi, saya mulai melihat optimisme. Mungkin memang tidak cepat, dua sampai tiga tahun baru akan terasa,” kata Sirod.
Menurutnya, keberhasilan agenda ekonomi pemerintah pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan seluruh unsur pemerintahan bergerak dalam satu arah, menjaga kepercayaan pasar, memberikan kepastian bagi dunia usaha, dan memastikan investasi benar-benar menghasilkan pertumbuhan serta lapangan kerja.