APBN 2027 Disepakati, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

JAKARTA, MAHATVA.ID — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (29/9/2026).

APBN 2027 disusun sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah menyepakati postur RAPBN 2027 untuk dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 tetap diarahkan secara ekspansif, namun dengan pengelolaan yang terukur.

“Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur dengan defisit sebesar 2,4% terhadap PDB,” kata Suahasil dalam rapat paripurna DPR, Selasa (29/9/2026).

Dalam postur APBN 2027 yang disepakati, belanja negara mencapai sekitar Rp4.106 triliun, dengan defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp671 triliun.

Besarnya belanja negara tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan daerah, kesehatan, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, inflasi sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$75 per barel.

Salah satu alokasi terbesar dalam APBN 2027 berada pada sektor pendidikan dengan anggaran mencapai Rp824 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pendidikan, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, serta pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Pemerintah juga menyiapkan dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Dana tersebut mencakup berbagai program bantuan dan perlindungan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kartu sembako, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program bagi masyarakat miskin dan rentan.

Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp195,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung agenda swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) disepakati sebesar sekitar Rp735 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

APBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa, hingga percepatan penurunan kemiskinan.